Hasyim : Atasi Terorisme dengan Pendidikan Agama

By Republika Newsroom
Rabu, 18 November 2009 pukul 15:06:00

JAKARTA--Terorisme yang kian marak di beberapa negara sebenarnya bisa diatasi dengan pendidikan keagamaan. Tak hanya itu pendidikan agama tersebut juga harus dibarengi dengan penguatan yang didukung oleh pemerintah.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), KH Hasyim Muzadi, usai membuka International Workshop, Raising Awarness of The UN Global Counter-Terrorism Strategy Among Civil Society In Southeast Asia di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Hasyim, ada dua hal pokok yang dihadapi dalam terorisme. Pertama teror dan yang kedua isme. Teror, lanjut Hasyim, harus dihadapai dengan intelijen, teritori, punishment dan juga attack atau serangan-serangan yang diperlukan. "Yang ini sudah dilakukan Indonesia," katanya.

Isme, imbuh Hasyim, tidak bisa menggunakan cara-cara tersebut namun harus menggunakan beberapa hal. Pertama, sistem pendidikan keagamaan yang menjamin tidak timbulnya teror yang berkarakter agama. Dan ini kuncinya adalah keseimbangan dari ilmu-ilmu tentang akidah islam untuk disatukan kembali.

"Jadi intinya keseimbangan antara hukum formal dan hukum islam. Penggabungan antara ilmu fiqih, missionary atau dakwah, tasawuf yang bicara masalah etika dalam islam, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," jelas Hasyim.

Hasyim menuturkan jika keempat pendidikan ini digabung dalam kehidupan akan menghasilkan moderasi. "Dan hal-hal tersebut memang harus disatukan," tandasnya.

Sistem pendidikan seperti ini, kata Hasyim, sudah dilakukan NU di pesatren-pesantren. Buktinya lebih dari 11 ribu pesantren di Indonesia yang milik NU, tidak ada yang terlibat terorisme.

Hasyim menambahkan, setelah pemikiran-pemikiran moderat ini lahir perlu ada enpowering atau penguatan. Penguatan ini termasuk perlindungan dari negara kepada pemikiran-pemikiran yang moderat itu.

Namun sayangnya, kata Hasyim, dukungan dari pemerintah hingga saat ini masih minim. Menurut Hasyim, pesantren itu hanya dipuji-puji sekali saja ketika hendak dilaksanakan pemilu, tapi dia tidak ada enpowering terhadap pesantren itu secara konkret.

"Padahal kalau dibesarkan baik dalam pesantrennya maupun sistem pendidikannya secara nasional akan menghasilkan co existance, multi existance dan pro existensi dalam lintas agama dan sistem pendidikan," katanya.

Hasyim menuturkan, ia tidak pernah percaya bahwa isme dalam terorisme ini dapat dihadapi dengan liberalisme atau ekstrimisme. Sebab, kata Hasyim, liberalisme itu justru akan memancing orang-orang untuk melakukan perlawanan karena takut kerusakan agamanya. Sedangkan fundamentalisme tentu adalah awal dari ekstrimisme yang ujung-ujungnya akan melahirkan teror maka harus ada enpowering dari moderat.

"Ini yang diperlukan di Indonesia bukan hanya NU diajak kerjasama tapi bagaimana pemikiran-pemikiran moderasi itu diperkuat dengan sistem kenegaraan," katanya.

Hasyim juga membantah apa yang dikatakan dunia bahwa terorisme selalu berkarakter agama. Ia menyatakan tidak semua benar, banyak faktor-faktor non agama yang diagamakan atau faktor-faktor agama yang memancing umat beragama untuk bentrok kemudian dilihat sebagai bentrok agama. "Maka antara pendidikan agama yang moderat dengan policy global harus disatukan," ujarnya.

Sementara itu, Co-Director, Center on Global Counterterroris Cooperation (Washington DC), Alistair Millair, mengatakan dasar dari workshop tentang strategi memerangi terorisme ini sesuai dengan apa yang disepakati oleh pihak Majelis Umum (MU) PBB. Kesepakatan hampir semua negara termasuk negara-negara Asia Tenggara tentang bagiamana mengatasi masalah terorisme. Workshop ini diikuti oleh 90 peserta Civil Society Organizaions dari negara-negara Asia Tenggara antara lain Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Cambodja.

Ia menambahkan ada empat pilar utama yang merupakan perluasan wacana tentang counter terrorism dari strategi global PBB. Pertama, tindakan-tindakan untuk mengatasi kondisi yang kondusif terhadap menyebarnya terorisme, kedua pendekatan untuk mencegah dan memerangi terorisme, ketiga capacity building dan keempat menjamin penegakan hak-hak asasi manusia dan jaminan hukum yang adil.

Ia juga mengaku bangga dan menghargai upaya-upaya terutama kerjasama dengan NU karena sebagai anggota civil society organization untuk memerangi terorisme sudah kelihatan. Dia juga berharap agar kerjasama ini akan berkembang lebih luas, terutama dalam organisasi kemasyarakatan di Asia Tenggara. Dan melihat awal yang bagus di Jakarta ini. she/kpo