Mendiknas : Guru Penentu Utama Proses Pendidikan

By Republika Newsroom
Rabu, 25 November 2009 pukul 14:50:00

MATARAM--Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof. Ir. Mohammad Nuh, DEA., menilai guru menjadi faktor penentu utama proses pendidikan dan pembelajaran, karena tidak ada guru berarti tidak ada pendidikan.

"Hanya dengan sentuhan guru profesional yang bermartabat, terlindung dan sejahtera, maka anak-anak bangsa akan menerima proses pembelajaran yang mendidik dan bermutu," katanya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Gubernur NTB, KH. M. Zainul Majdi dalam upacara HUT ke-64 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Mataram, NTB, Rabu (25/11).

Menurut dia, pemerintah sedang dan akan terus secara sungguh-sungguh berupaya memberdayakan guru agar meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan bagi mereka sebagai implikasi adanya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dia menjelaskan, pemerintah tidak mudah menyediakan guru yang profesional dalam jumlah yang cukup. Ketidakcermatan dalam proses rekrutmen calon guru, proses penyiapan calon guru di jenjang pendidikan prajabatan, dan proses sepervisi kinerja guru merupakan siklus yang perlu dibenahi dengan sungguh-sungguh secara berkelanjutan.

"Pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan tidak pernah berhenti berupaya meningkatkan profesionalisme guru dan kesejahteraan guru," katanya.
Secara bertahap dan berkesinambungan pihak-pihak yang berkepentingan akan melaksanakan peningkatan kualifikasi dan melakukan sertifikasi profesi bagi guru sebagai bagian dari standarisasi kompetensi guru secara nasional. "Kepada guru-guru yang sudah memiliki sertifikasi profesi, pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan guru, baik guru negeri maupun guru swasta," katanya.

Sementara itu, Provinsi NTB Tahun 2015 akan kekurangan tenaga guru sebanyak 15.000 orang mulai dari guru Sekolah Dasar (SD) hingga SMA, sebab pada saat itu ribuan guru akan memasuki masa pensiun. "Untuk itu, sejak sekarang harus disiapkan calon pengganti," kata Ketua PGRI NTB, H. Ali Rahim.
Dalam tahun 2009, NTB mendapatkan jatah pengangkatan guru sebanyak 3.700 orang yang berarti meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 2.101 orang Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebanyak 3.700 tambahan tenaga guru tersebut, katanya, akan bertugas di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, Kota Bima serta Kabupaten Lombok Utara. ant/rin

Lanjut membaca “Mendiknas : Guru Penentu Utama Proses Pendidikan”  »»

PGRI Siapkan Undang-undang Perlindungan Guru

By Republika Newsroom
Rabu, 25 November 2009 pukul 18:49:00

YOGYAKARTA--Persatuan Guru Republik Indonesia akan menyiapkan perangkat organisasi dan sekaligus mengupayakan Rancangan Undang-undang Perlindungan Guru serta membentuk komisi perlindungan guru. Pasalnya, kata Ketua PGRI DIY, Ahmad Zaenal Fanani Spd MA, selama ini dalam menjalankan tugas dan profesinya, guru masih belum memiliki perlindungan atau payung hukum.

''Banyak guru yang belum terlindungi oleh hukum dan karena kepolosannya serta pengetahuan yang minim tentang hukum. Mereka malah harus terjerat hukum. Padahal untuk anak didiknya sudah dikeluarkan UU Perlindungan Anak,'' kata Fanani di sela resepsi peringatan Hari Guru Nasional ke-15 di GOR Universitas Negeri Yogyakarta, Rabu (225/11).

Ia mengatakan dalam beberapa kasus tertentu, guru seringkali dipojokkan. ''Misalnya ketika guru menempeleng atau memukul murid bisa kena hukuman penjara. Sementara tindakan tersebut mungkin karena kenakalan siswa atau pelanggaran yang dilakukan,'' tuturnya.

Dalam kondisi seperti itu, katanya, dirasa perlunya ada keberimbangan perlindungan baik dari guru maupun anak didiknya. ''Ini menjadi satu hal yang dilematis ketika anak diberikan payung hukum perlindungan anak sementara gurunya tidak. Terlebih juga ada komisi untuk perlindungan anak,'' katanya.

Menurut dia, jika UU perlindungan guru dan komisinya telah terbentuk, maka kode etik guru yang telah ada akan disempurnakan. Menurut dia, kode etik guru ini nantinya yang akan menjadi pedoman guru dalam bertingkah laku sesuai etika.

''Isinya akan disempurnakan dan nantinya akan dibentuk pula dewan kehormatan guru yang akan menjadi penilai dan pemberi hukuman ketika guru melanggar kode etik,'' tuturnya. Ia menambahkan, proses penyusunan UU perlindungan guru ini telah dipersiapkan dengan menjalin kerja sama dengan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK).

Ia berharap, semua proses tersebut bisa diselesaikan tahun 2010. Fanani juga minta agar pemerintah mendukung niat ini sehingga nantinya guru juga mempunyai perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. yoe/rif

Lanjut membaca “PGRI Siapkan Undang-undang Perlindungan Guru”  »»

SKB Momentum Pembenahan Madrasah

Kualitas pendidikan madrasah diharapkan bisa sejajar dengan sekolah umum.

Rabu, 25 November 2009 pukul 12:33:00

Dyah Ratna Meta,
Rahmat Santosa


JAKARTA -- Sejumlah tokoh pendidikan dan agama menyambut baik rencana penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait pengelolaan pendidikan madrasah dan keagamaan. Kebijakan itu dinilai sebagai langkah tepat sebagai upaya pembenahan dan peningkatan kualitas pendidikan di madrasah-madrasah.

Pakar pendidikan, Arief Rachman, mengatakan, dengan adanya SKB Tiga Menteri antara Mendagri, Menag, dan Mendiknas, madrasah akan menerima bantuan yang dibutuhkan. Dengan demikian, mutu madrasah diharapkan bisa sejajar dengan sekolah umum.

Saat ini, menurutnya, fokus dari madrasah sebaiknya mempercepat proses menuju kesetaraan dengan sekolah umum. Hal ini dimaksudkan agar siswa madrasah memiliki kesempatan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan ke universitas.

''Kualitas sumber daya guru madrasah juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan metodologi. Sehingga, madrasah bisa menjadi kekuatan penopang pendidikan sekolah umum,'' ujarnya kepada Republika, Selasa (25/11).

Dia berpendapat, sebenarnya madrasah memiliki nilai lebih dibanding sekolah umum, yakni di bidang pendidikan agama. Aspek ini terbukti telah berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa. ''Maka itu, peran madrasah memang harus diperkuat,'' kata dia.

Meskipun nantinya mendapat bantuan yang sama dengan sekolah umum dari pemda, Arief menggarisbawahi agar madrasah jangan kehilangan identitas yang menitikberatkan pada pendidikan agama tadi. ''Nama madrasah juga harus tetap digunakan,'' tuturnya.

Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, memiliki harapan senada. ''Yang penting adalah madrasah bisa menyejajarkan kualitasnya dengan sekolah-sekolah umum,'' tegas Kiai Hasyim.

Terkait bantuan pemda kepada madrasah, dia mengingatkan bahwa kemampuan masing-masing daerah tidaklah sama. Ada daerah yang mampu bahkan kaya, namun ada pula yang terbatas anggarannya.

Oleh karena itu, setelah SKB terbit, Kiai Hasyim meminta pemerintah pusat tidak lepas begitu saja dalam mengelola madrasah. ''Tetap harus ada dukungan pemerintah pusat. Selain soal kebijakan, tentunya juga dana,'' tambahnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia (Rabithah Ma'ahidil Islamiyah/RMI), Mahmud Ali Zein, mengakui, walau madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan yang penting di daerah-daerah, namun hingga kini belum mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah.

Sebenarnya, ujar Mahmud, PP No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan telah mengatur tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendidikan madrasah dan keagamaan. Akan tetapi, kebijakan itu kurang teraplikasi, antara lain, karena kurang tegasnya pemerintah.

''Pemda menilai madrasah bukan urusan daerah. Nah, SKB Tiga Menteri diharapkan dapat mendorong pemda untuk lebih peduli dan ikut serta mengelola madrasah,'' ujar dia.

Adapun bantuan yang diharapkan, bisa dalam bentuk pembangunan fisik madrasah, bantuan fasilitas pendidikan, buku-buku pelajaran, maupun insentif bagi guru madrasah.

Intinya, urai Mahmud, bantuan itu sama seperti yang diberikan kepada sekolah-sekolah umum sehingga diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap madrasah. ''Oleh karenanya, kami berharap SKB segera diterbitkan,'' tegas Mahmud lagi.

Tak hanya pemda, Ketua PP Muhammadiyah, KH Yunahar Ilyas, juga menginginkan agar peran swasta ditingkatkan dalam mengelola madrasah. Ini mengingat banyaknya madrasah yang dikelola swasta atau yayasan.

Pada bagian lain, terkait rencana penerbitan Peraturan Menteri yang akan mengatur ujian nasional bagi pesantren, Yunahar meminta agar pemerintah lebih cermat dan berhati-hati.

‘’Jangan lantas mengorbankan pola atau ciri khas pendidikan pesantren. Harus ada jalan tengah,’’ tandas Yunahar. ed: ali rido

Lanjut membaca “SKB Momentum Pembenahan Madrasah”  »»

Cegah Terorisme dengan Ajaran Agama yang Benar

Peran keagamaan perlu dilakukan untuk mencegah terorisme.

Ketua PBNU Prof. Dr. Masykuri Abdillah

By Republika Newsroom
Jumat, 20 November 2009 pukul 09:33:00

JAKARTA -- Ormas Islam harus berperan dalam memcegah munculnya ekstremisme dan terorisme. Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Masykuri Abdillah, ormas Islam bisa melakukannya dengan memberi pemahaman yang benar tentang agama kepada masyarakat, khususnya umat Islam.

Masykuri menyatakan, peran ormas Islam memang sangat diperlukan. Sebab, dalam aksi teror, ada isme yang mendasarinya. ''Isme ini tak bisa dicegah oleh polisi. Ini harus diatasi dengan peran keagamaan yang dilakukan, misalnya oleh NU dan Muhammadiyah. Sebab, isme ini menyangkut ideologi,'' katanya di Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Masykuri, ormas Islam harus menjelaskannya kepada masyarakat agar pemahaman ajaran agama yang keras tidak perlu diikuti. Ini tugas NU dan Muhammadiyah untuk membuat masyarakat sadar. ''Kalau ada ceramah yang nadanya keras, konsultasikan atau informasikan ke ulama terdekat,'' ujarnya.

Masykuri berharap, ormas Islam mampu memainkan perannya dalam menciptakan situasi yang kondusif agar tak muncul ekstremisme dan terorisme. ''Ormas Islam diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi umat, mengembangkan komunitas, dan mendorong pemerintah membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat.''

Kebijakan semacam itu bisa menghapus kemiskinan dan pengangguran yang menjadi salah satu pemicu lahirnya terorisme. Masykuri menambahkan pentingnya International Workshop, Raising Awarness of The UN Global Counter-Terrorism Strategy Among Civil Society in Southeast Asia, yang digelar PBNU dan Center on Global Couterterrorism Cooperation.

Kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta pada 18-19 November itu mendorong masyarakat madani untuk ikut mencegah terorisme. Namun, Masykuri menyatakan, ada hal penting yang harus dilakukan ormas Islam setelah penyelenggaraan workshop itu, yaitu merumuskan dan menjalankan action plan.

Salah satunya, kata Masykuri, adalah melakukan dialog dengan pelaku teror yang mendekam di tahanan. Ia yakin, dialog agama dengan cara yang bijaksana akan efektif bisa mencegah mereka melakukan tindakan yang sama. ''Jangan vonis mereka salah. Rencana ini sedang kami rumuskan, sedikit demi sedikit,'' katanya.

Sudah lama
Secara terpisah, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan, sebenarnya Muhammadiyah dan NU telah lama menyuarakan Islam rahamatan lil alamin atau Islam moderat. Itu telah menjadi arus utama. ''Langkah ini telah dilakukan, baik oleh Muhammadiyah, NU, maupun ormas Islam lainnya,'' katanya.

Namun, jelas Haedar, gerakan terorisme dan gerakan yang mengusung kekerasan itu malah lebih keras menggema di masyarakat. Padahal, mereka merupakan kelompok kecil dalam masyarakat. Ia mengatakan, kelompok ini muncul karena adanya pemicu, yaitu kondisi yang bertentangan dan ketidakadilan di tingkat dunia.

Menurut Haedar, kondisi itu memicu kelompok tertentu yang melakukan aksi kekerasan atas nama agama untuk menghadapi situasi tersebut. Gerakan ini bisa mengatasnamakan agama atau gerakan sosial lainnya. Ia menyatakan, ormas Islam dan agama lainnya memang harus terus bergerak untuk mencegah terjadinya terorisme ini.

Haedar mengatakan, ormas Islam tak boleh putus asa untuk terus memberikan pencerahan kepada masyarakat. ''Ormas Islam bisa tetap berjalan di jalan yang selama ini dilakukannya, yaitu jalan dakwah. she/fer

Gambar : nu.or.id

Lanjut membaca “Cegah Terorisme dengan Ajaran Agama yang Benar”  »»

Pelatihan Motivasi Guru Bisa Jadi Percontohan

By Republika Newsroom
Kamis, 19 November 2009 pukul 16:28:00

BANDUNG--Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengapresiasi program pelatihan motivasi guru yang diselenggarakan PT Telkom dan Harian Umum Republika. Heryawan berharap kegiatan yang didanai dari program Coorporate Social Resposilibility (CSR) PT Telkom tersebut menjadi percontohan bagi BUMN lain dalam membantu masyarakat melalui masing-masing dana sosialnya.

Apresiasi dan harapan itu disampaikan Heryawan saat membuka dan memberi pembekalan dalam kegiatan pelatihan motivasi guru dengan tema ‘Bagimu Guru Kupersembahkan’ di Pusdiklat Telkom, Jl Gegerkalong, Bandung, Kamis (19/11). Kegiatan tersebut merupakan tahapan ke empat angkatan dua yang berlangsung 19-20 November 2009.

Kegiatan tersebut melibatkan 65 guru dari 35 SD, SLTP, dan SLTA dari wilayah Bandung Raya. Hingga tahun 2010, ditargetkan 10 ribu guru mengikuti kegiatan tersebut. Hadir daam acara tersebut Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, PGS SGM CDC Pt Telkom, Wien Aswantoro Waluyo, dan Pemimpin Redaksi Harian Umum Republika, Ikhwanul Kiram Mashuri.

Heryawan menjelaskan, di Jabar terdapat sekitar 200 ribu guru. Menurut dia, diharapkan kegiatan serupa dilakukan pula oleh BUMN lain kepada guru yang belum pernah mengikuti pelatihan motivasi. Dijelaskan dia, CSR merupakan program untuk membersihkan rezeki atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Sementara proses pembersihan rezeki pribadi, papar dia, melalui dana zakat.

Dia menegaskan, guru merupakan profesi yang sangat signifikan dalam menyelamatkan bangsa. Kata dia, motivasi kepada guru sangat dibutuhkan. Pasalnya, sambung dia, seorang guru tidak cukup hanya berperan sebagai penyampai mata pelajaran. Dia menjelaskan, guru harus bisa mencetak siswa yang berkualitas baik ilmu dan moral siswanya.

‘’Guru harus menjadi seorang yang visioner dan inovatif untuk mencetak siswa yang berkualitas,’’ ujar Heryawan di hadapan puluhan peserta program pelatihan motivasi guru, Kamis (19/11). Khusus di Jabar, jelas dia, tantangan yang harus dihadapi guru cukup berat. Paling tidak, papar dia, saat ini tingkat partisipasi usia siswa SMA baru 53 persen, SMP 92 persen, dan SD 95,6 persen.

PGS SGM CDC Pt Telkom, Wien Aswantoro Waluyo, menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dia menandaskan, proses tersebut akan menyentuh 100 kota dan kabupaten di tanah air.

Dia menjelaskan, melalui program tersebut, PT Telkom berupaya mendorong guru agar meningkatkan kualitas intelektual dan emosionalnya. Wien menyatakan, sudah saatnya guru mengembangkan komunitas baru yang ramah Informasi Teknologi (IT).

‘’Salah satu indikator keberhasil dunia pendidikan pada kualitas guru,’’ ujar Wien dalam sambutannya di Pusdiklat Telkom, Bandung, Kamis (19/11).

Pemimpin Redaksi Harian Umum Republika, Ikhwanul Kiram Mashuri, menyatakan, dalam kegiatan pelatihan motivasi guru, disiapkan nara sumber berskala nasional. Menurut dia, banyak menteri dan gubernur yang menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut.

Pihaknya menyatakan, guru yang menjadi peserta kegiatan itu diharapkan bisa menangkap ilmu dan wawasan pejabat pusat dan daerah yang dihadirkan sebagai nara sumber. ‘’Alhamdulillah, demi guru banyak pejabat yang rela meluangkan waktunya, termasuk gubenrur Jabar,’’ ujarnya. san/kpo

Lanjut membaca “Pelatihan Motivasi Guru Bisa Jadi Percontohan”  »»

Hasyim : Atasi Terorisme dengan Pendidikan Agama

By Republika Newsroom
Rabu, 18 November 2009 pukul 15:06:00

JAKARTA--Terorisme yang kian marak di beberapa negara sebenarnya bisa diatasi dengan pendidikan keagamaan. Tak hanya itu pendidikan agama tersebut juga harus dibarengi dengan penguatan yang didukung oleh pemerintah.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), KH Hasyim Muzadi, usai membuka International Workshop, Raising Awarness of The UN Global Counter-Terrorism Strategy Among Civil Society In Southeast Asia di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Hasyim, ada dua hal pokok yang dihadapi dalam terorisme. Pertama teror dan yang kedua isme. Teror, lanjut Hasyim, harus dihadapai dengan intelijen, teritori, punishment dan juga attack atau serangan-serangan yang diperlukan. "Yang ini sudah dilakukan Indonesia," katanya.

Isme, imbuh Hasyim, tidak bisa menggunakan cara-cara tersebut namun harus menggunakan beberapa hal. Pertama, sistem pendidikan keagamaan yang menjamin tidak timbulnya teror yang berkarakter agama. Dan ini kuncinya adalah keseimbangan dari ilmu-ilmu tentang akidah islam untuk disatukan kembali.

"Jadi intinya keseimbangan antara hukum formal dan hukum islam. Penggabungan antara ilmu fiqih, missionary atau dakwah, tasawuf yang bicara masalah etika dalam islam, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," jelas Hasyim.

Hasyim menuturkan jika keempat pendidikan ini digabung dalam kehidupan akan menghasilkan moderasi. "Dan hal-hal tersebut memang harus disatukan," tandasnya.

Sistem pendidikan seperti ini, kata Hasyim, sudah dilakukan NU di pesatren-pesantren. Buktinya lebih dari 11 ribu pesantren di Indonesia yang milik NU, tidak ada yang terlibat terorisme.

Hasyim menambahkan, setelah pemikiran-pemikiran moderat ini lahir perlu ada enpowering atau penguatan. Penguatan ini termasuk perlindungan dari negara kepada pemikiran-pemikiran yang moderat itu.

Namun sayangnya, kata Hasyim, dukungan dari pemerintah hingga saat ini masih minim. Menurut Hasyim, pesantren itu hanya dipuji-puji sekali saja ketika hendak dilaksanakan pemilu, tapi dia tidak ada enpowering terhadap pesantren itu secara konkret.

"Padahal kalau dibesarkan baik dalam pesantrennya maupun sistem pendidikannya secara nasional akan menghasilkan co existance, multi existance dan pro existensi dalam lintas agama dan sistem pendidikan," katanya.

Hasyim menuturkan, ia tidak pernah percaya bahwa isme dalam terorisme ini dapat dihadapi dengan liberalisme atau ekstrimisme. Sebab, kata Hasyim, liberalisme itu justru akan memancing orang-orang untuk melakukan perlawanan karena takut kerusakan agamanya. Sedangkan fundamentalisme tentu adalah awal dari ekstrimisme yang ujung-ujungnya akan melahirkan teror maka harus ada enpowering dari moderat.

"Ini yang diperlukan di Indonesia bukan hanya NU diajak kerjasama tapi bagaimana pemikiran-pemikiran moderasi itu diperkuat dengan sistem kenegaraan," katanya.

Hasyim juga membantah apa yang dikatakan dunia bahwa terorisme selalu berkarakter agama. Ia menyatakan tidak semua benar, banyak faktor-faktor non agama yang diagamakan atau faktor-faktor agama yang memancing umat beragama untuk bentrok kemudian dilihat sebagai bentrok agama. "Maka antara pendidikan agama yang moderat dengan policy global harus disatukan," ujarnya.

Sementara itu, Co-Director, Center on Global Counterterroris Cooperation (Washington DC), Alistair Millair, mengatakan dasar dari workshop tentang strategi memerangi terorisme ini sesuai dengan apa yang disepakati oleh pihak Majelis Umum (MU) PBB. Kesepakatan hampir semua negara termasuk negara-negara Asia Tenggara tentang bagiamana mengatasi masalah terorisme. Workshop ini diikuti oleh 90 peserta Civil Society Organizaions dari negara-negara Asia Tenggara antara lain Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Cambodja.

Ia menambahkan ada empat pilar utama yang merupakan perluasan wacana tentang counter terrorism dari strategi global PBB. Pertama, tindakan-tindakan untuk mengatasi kondisi yang kondusif terhadap menyebarnya terorisme, kedua pendekatan untuk mencegah dan memerangi terorisme, ketiga capacity building dan keempat menjamin penegakan hak-hak asasi manusia dan jaminan hukum yang adil.

Ia juga mengaku bangga dan menghargai upaya-upaya terutama kerjasama dengan NU karena sebagai anggota civil society organization untuk memerangi terorisme sudah kelihatan. Dia juga berharap agar kerjasama ini akan berkembang lebih luas, terutama dalam organisasi kemasyarakatan di Asia Tenggara. Dan melihat awal yang bagus di Jakarta ini. she/kpo

Lanjut membaca “Hasyim : Atasi Terorisme dengan Pendidikan Agama”  »»