Senin, November 30, 2009

Mendiknas : Guru Penentu Utama Proses Pendidikan

By Republika Newsroom
Rabu, 25 November 2009 pukul 14:50:00


MATARAM--Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof. Ir. Mohammad Nuh, DEA., menilai guru menjadi faktor penentu utama proses pendidikan dan pembelajaran, karena tidak ada guru berarti tidak ada pendidikan.

"Hanya dengan sentuhan guru profesional yang bermartabat, terlindung dan sejahtera, maka anak-anak bangsa akan menerima proses pembelajaran yang mendidik dan bermutu," katanya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Gubernur NTB, KH. M. Zainul Majdi dalam upacara HUT ke-64 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Mataram, NTB, Rabu (25/11).


Menurut dia, pemerintah sedang dan akan terus secara sungguh-sungguh berupaya memberdayakan guru agar meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan bagi mereka sebagai implikasi adanya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dia menjelaskan, pemerintah tidak mudah menyediakan guru yang profesional dalam jumlah yang cukup. Ketidakcermatan dalam proses rekrutmen calon guru, proses penyiapan calon guru di jenjang pendidikan prajabatan, dan proses sepervisi kinerja guru merupakan siklus yang perlu dibenahi dengan sungguh-sungguh secara berkelanjutan.

"Pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan tidak pernah berhenti berupaya meningkatkan profesionalisme guru dan kesejahteraan guru," katanya.
Secara bertahap dan berkesinambungan pihak-pihak yang berkepentingan akan melaksanakan peningkatan kualifikasi dan melakukan sertifikasi profesi bagi guru sebagai bagian dari standarisasi kompetensi guru secara nasional. "Kepada guru-guru yang sudah memiliki sertifikasi profesi, pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan guru, baik guru negeri maupun guru swasta," katanya.

Sementara itu, Provinsi NTB Tahun 2015 akan kekurangan tenaga guru sebanyak 15.000 orang mulai dari guru Sekolah Dasar (SD) hingga SMA, sebab pada saat itu ribuan guru akan memasuki masa pensiun. "Untuk itu, sejak sekarang harus disiapkan calon pengganti," kata Ketua PGRI NTB, H. Ali Rahim.
Dalam tahun 2009, NTB mendapatkan jatah pengangkatan guru sebanyak 3.700 orang yang berarti meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 2.101 orang Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebanyak 3.700 tambahan tenaga guru tersebut, katanya, akan bertugas di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, Kota Bima serta Kabupaten Lombok Utara. ant/rin

Lanjut membaca “Mendiknas : Guru Penentu Utama Proses Pendidikan”  »»

PGRI Siapkan Undang-undang Perlindungan Guru

By Republika Newsroom
Rabu, 25 November 2009 pukul 18:49:00


YOGYAKARTA--Persatuan Guru Republik Indonesia akan menyiapkan perangkat organisasi dan sekaligus mengupayakan Rancangan Undang-undang Perlindungan Guru serta membentuk komisi perlindungan guru. Pasalnya, kata Ketua PGRI DIY, Ahmad Zaenal Fanani Spd MA, selama ini dalam menjalankan tugas dan profesinya, guru masih belum memiliki perlindungan atau payung hukum.


''Banyak guru yang belum terlindungi oleh hukum dan karena kepolosannya serta pengetahuan yang minim tentang hukum. Mereka malah harus terjerat hukum. Padahal untuk anak didiknya sudah dikeluarkan UU Perlindungan Anak,'' kata Fanani di sela resepsi peringatan Hari Guru Nasional ke-15 di GOR Universitas Negeri Yogyakarta, Rabu (225/11).

Ia mengatakan dalam beberapa kasus tertentu, guru seringkali dipojokkan. ''Misalnya ketika guru menempeleng atau memukul murid bisa kena hukuman penjara. Sementara tindakan tersebut mungkin karena kenakalan siswa atau pelanggaran yang dilakukan,'' tuturnya.

Dalam kondisi seperti itu, katanya, dirasa perlunya ada keberimbangan perlindungan baik dari guru maupun anak didiknya. ''Ini menjadi satu hal yang dilematis ketika anak diberikan payung hukum perlindungan anak sementara gurunya tidak. Terlebih juga ada komisi untuk perlindungan anak,'' katanya.

Menurut dia, jika UU perlindungan guru dan komisinya telah terbentuk, maka kode etik guru yang telah ada akan disempurnakan. Menurut dia, kode etik guru ini nantinya yang akan menjadi pedoman guru dalam bertingkah laku sesuai etika.

''Isinya akan disempurnakan dan nantinya akan dibentuk pula dewan kehormatan guru yang akan menjadi penilai dan pemberi hukuman ketika guru melanggar kode etik,'' tuturnya. Ia menambahkan, proses penyusunan UU perlindungan guru ini telah dipersiapkan dengan menjalin kerja sama dengan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK).

Ia berharap, semua proses tersebut bisa diselesaikan tahun 2010. Fanani juga minta agar pemerintah mendukung niat ini sehingga nantinya guru juga mempunyai perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. yoe/rif

Lanjut membaca “PGRI Siapkan Undang-undang Perlindungan Guru”  »»

SKB Momentum Pembenahan Madrasah

Kualitas pendidikan madrasah diharapkan bisa sejajar dengan sekolah umum.

Rabu, 25 November 2009 pukul 12:33:00


Dyah Ratna Meta,
Rahmat Santosa



JAKARTA -- Sejumlah tokoh pendidikan dan agama menyambut baik rencana penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait pengelolaan pendidikan madrasah dan keagamaan. Kebijakan itu dinilai sebagai langkah tepat sebagai upaya pembenahan dan peningkatan kualitas pendidikan di madrasah-madrasah.

Pakar pendidikan, Arief Rachman, mengatakan, dengan adanya SKB Tiga Menteri antara Mendagri, Menag, dan Mendiknas, madrasah akan menerima bantuan yang dibutuhkan. Dengan demikian, mutu madrasah diharapkan bisa sejajar dengan sekolah umum.


Saat ini, menurutnya, fokus dari madrasah sebaiknya mempercepat proses menuju kesetaraan dengan sekolah umum. Hal ini dimaksudkan agar siswa madrasah memiliki kesempatan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan ke universitas.

''Kualitas sumber daya guru madrasah juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan metodologi. Sehingga, madrasah bisa menjadi kekuatan penopang pendidikan sekolah umum,'' ujarnya kepada Republika, Selasa (25/11).

Dia berpendapat, sebenarnya madrasah memiliki nilai lebih dibanding sekolah umum, yakni di bidang pendidikan agama. Aspek ini terbukti telah berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa. ''Maka itu, peran madrasah memang harus diperkuat,'' kata dia.

Meskipun nantinya mendapat bantuan yang sama dengan sekolah umum dari pemda, Arief menggarisbawahi agar madrasah jangan kehilangan identitas yang menitikberatkan pada pendidikan agama tadi. ''Nama madrasah juga harus tetap digunakan,'' tuturnya.

Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, memiliki harapan senada. ''Yang penting adalah madrasah bisa menyejajarkan kualitasnya dengan sekolah-sekolah umum,'' tegas Kiai Hasyim.

Terkait bantuan pemda kepada madrasah, dia mengingatkan bahwa kemampuan masing-masing daerah tidaklah sama. Ada daerah yang mampu bahkan kaya, namun ada pula yang terbatas anggarannya.

Oleh karena itu, setelah SKB terbit, Kiai Hasyim meminta pemerintah pusat tidak lepas begitu saja dalam mengelola madrasah. ''Tetap harus ada dukungan pemerintah pusat. Selain soal kebijakan, tentunya juga dana,'' tambahnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia (Rabithah Ma'ahidil Islamiyah/RMI), Mahmud Ali Zein, mengakui, walau madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan yang penting di daerah-daerah, namun hingga kini belum mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah.

Sebenarnya, ujar Mahmud, PP No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan telah mengatur tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendidikan madrasah dan keagamaan. Akan tetapi, kebijakan itu kurang teraplikasi, antara lain, karena kurang tegasnya pemerintah.

''Pemda menilai madrasah bukan urusan daerah. Nah, SKB Tiga Menteri diharapkan dapat mendorong pemda untuk lebih peduli dan ikut serta mengelola madrasah,'' ujar dia.

Adapun bantuan yang diharapkan, bisa dalam bentuk pembangunan fisik madrasah, bantuan fasilitas pendidikan, buku-buku pelajaran, maupun insentif bagi guru madrasah.

Intinya, urai Mahmud, bantuan itu sama seperti yang diberikan kepada sekolah-sekolah umum sehingga diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap madrasah. ''Oleh karenanya, kami berharap SKB segera diterbitkan,'' tegas Mahmud lagi.

Tak hanya pemda, Ketua PP Muhammadiyah, KH Yunahar Ilyas, juga menginginkan agar peran swasta ditingkatkan dalam mengelola madrasah. Ini mengingat banyaknya madrasah yang dikelola swasta atau yayasan.

Pada bagian lain, terkait rencana penerbitan Peraturan Menteri yang akan mengatur ujian nasional bagi pesantren, Yunahar meminta agar pemerintah lebih cermat dan berhati-hati.

‘’Jangan lantas mengorbankan pola atau ciri khas pendidikan pesantren. Harus ada jalan tengah,’’ tandas Yunahar. ed: ali rido

Lanjut membaca “SKB Momentum Pembenahan Madrasah”  »»

Cegah Terorisme dengan Ajaran Agama yang Benar


Peran keagamaan perlu dilakukan untuk mencegah terorisme.

Ketua PBNU Prof. Dr. Masykuri Abdillah

By Republika Newsroom
Jumat, 20 November 2009 pukul 09:33:00


JAKARTA -- Ormas Islam harus berperan dalam memcegah munculnya ekstremisme dan terorisme. Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Masykuri Abdillah, ormas Islam bisa melakukannya dengan memberi pemahaman yang benar tentang agama kepada masyarakat, khususnya umat Islam.


Masykuri menyatakan, peran ormas Islam memang sangat diperlukan. Sebab, dalam aksi teror, ada isme yang mendasarinya. ''Isme ini tak bisa dicegah oleh polisi. Ini harus diatasi dengan peran keagamaan yang dilakukan, misalnya oleh NU dan Muhammadiyah. Sebab, isme ini menyangkut ideologi,'' katanya di Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Masykuri, ormas Islam harus menjelaskannya kepada masyarakat agar pemahaman ajaran agama yang keras tidak perlu diikuti. Ini tugas NU dan Muhammadiyah untuk membuat masyarakat sadar. ''Kalau ada ceramah yang nadanya keras, konsultasikan atau informasikan ke ulama terdekat,'' ujarnya.

Masykuri berharap, ormas Islam mampu memainkan perannya dalam menciptakan situasi yang kondusif agar tak muncul ekstremisme dan terorisme. ''Ormas Islam diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi umat, mengembangkan komunitas, dan mendorong pemerintah membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat.''

Kebijakan semacam itu bisa menghapus kemiskinan dan pengangguran yang menjadi salah satu pemicu lahirnya terorisme. Masykuri menambahkan pentingnya International Workshop, Raising Awarness of The UN Global Counter-Terrorism Strategy Among Civil Society in Southeast Asia, yang digelar PBNU dan Center on Global Couterterrorism Cooperation.

Kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta pada 18-19 November itu mendorong masyarakat madani untuk ikut mencegah terorisme. Namun, Masykuri menyatakan, ada hal penting yang harus dilakukan ormas Islam setelah penyelenggaraan workshop itu, yaitu merumuskan dan menjalankan action plan.

Salah satunya, kata Masykuri, adalah melakukan dialog dengan pelaku teror yang mendekam di tahanan. Ia yakin, dialog agama dengan cara yang bijaksana akan efektif bisa mencegah mereka melakukan tindakan yang sama. ''Jangan vonis mereka salah. Rencana ini sedang kami rumuskan, sedikit demi sedikit,'' katanya.

Sudah lama
Secara terpisah, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan, sebenarnya Muhammadiyah dan NU telah lama menyuarakan Islam rahamatan lil alamin atau Islam moderat. Itu telah menjadi arus utama. ''Langkah ini telah dilakukan, baik oleh Muhammadiyah, NU, maupun ormas Islam lainnya,'' katanya.

Namun, jelas Haedar, gerakan terorisme dan gerakan yang mengusung kekerasan itu malah lebih keras menggema di masyarakat. Padahal, mereka merupakan kelompok kecil dalam masyarakat. Ia mengatakan, kelompok ini muncul karena adanya pemicu, yaitu kondisi yang bertentangan dan ketidakadilan di tingkat dunia.

Menurut Haedar, kondisi itu memicu kelompok tertentu yang melakukan aksi kekerasan atas nama agama untuk menghadapi situasi tersebut. Gerakan ini bisa mengatasnamakan agama atau gerakan sosial lainnya. Ia menyatakan, ormas Islam dan agama lainnya memang harus terus bergerak untuk mencegah terjadinya terorisme ini.

Haedar mengatakan, ormas Islam tak boleh putus asa untuk terus memberikan pencerahan kepada masyarakat. ''Ormas Islam bisa tetap berjalan di jalan yang selama ini dilakukannya, yaitu jalan dakwah. she/fer

Gambar : nu.or.id

Lanjut membaca “Cegah Terorisme dengan Ajaran Agama yang Benar”  »»

Pelatihan Motivasi Guru Bisa Jadi Percontohan

By Republika Newsroom
Kamis, 19 November 2009 pukul 16:28:00

BANDUNG--Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengapresiasi program pelatihan motivasi guru yang diselenggarakan PT Telkom dan Harian Umum Republika. Heryawan berharap kegiatan yang didanai dari program Coorporate Social Resposilibility (CSR) PT Telkom tersebut menjadi percontohan bagi BUMN lain dalam membantu masyarakat melalui masing-masing dana sosialnya.


Apresiasi dan harapan itu disampaikan Heryawan saat membuka dan memberi pembekalan dalam kegiatan pelatihan motivasi guru dengan tema ‘Bagimu Guru Kupersembahkan’ di Pusdiklat Telkom, Jl Gegerkalong, Bandung, Kamis (19/11). Kegiatan tersebut merupakan tahapan ke empat angkatan dua yang berlangsung 19-20 November 2009.

Kegiatan tersebut melibatkan 65 guru dari 35 SD, SLTP, dan SLTA dari wilayah Bandung Raya. Hingga tahun 2010, ditargetkan 10 ribu guru mengikuti kegiatan tersebut. Hadir daam acara tersebut Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, PGS SGM CDC Pt Telkom, Wien Aswantoro Waluyo, dan Pemimpin Redaksi Harian Umum Republika, Ikhwanul Kiram Mashuri.

Heryawan menjelaskan, di Jabar terdapat sekitar 200 ribu guru. Menurut dia, diharapkan kegiatan serupa dilakukan pula oleh BUMN lain kepada guru yang belum pernah mengikuti pelatihan motivasi. Dijelaskan dia, CSR merupakan program untuk membersihkan rezeki atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Sementara proses pembersihan rezeki pribadi, papar dia, melalui dana zakat.

Dia menegaskan, guru merupakan profesi yang sangat signifikan dalam menyelamatkan bangsa. Kata dia, motivasi kepada guru sangat dibutuhkan. Pasalnya, sambung dia, seorang guru tidak cukup hanya berperan sebagai penyampai mata pelajaran. Dia menjelaskan, guru harus bisa mencetak siswa yang berkualitas baik ilmu dan moral siswanya.

‘’Guru harus menjadi seorang yang visioner dan inovatif untuk mencetak siswa yang berkualitas,’’ ujar Heryawan di hadapan puluhan peserta program pelatihan motivasi guru, Kamis (19/11). Khusus di Jabar, jelas dia, tantangan yang harus dihadapi guru cukup berat. Paling tidak, papar dia, saat ini tingkat partisipasi usia siswa SMA baru 53 persen, SMP 92 persen, dan SD 95,6 persen.

PGS SGM CDC Pt Telkom, Wien Aswantoro Waluyo, menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dia menandaskan, proses tersebut akan menyentuh 100 kota dan kabupaten di tanah air.

Dia menjelaskan, melalui program tersebut, PT Telkom berupaya mendorong guru agar meningkatkan kualitas intelektual dan emosionalnya. Wien menyatakan, sudah saatnya guru mengembangkan komunitas baru yang ramah Informasi Teknologi (IT).

‘’Salah satu indikator keberhasil dunia pendidikan pada kualitas guru,’’ ujar Wien dalam sambutannya di Pusdiklat Telkom, Bandung, Kamis (19/11).

Pemimpin Redaksi Harian Umum Republika, Ikhwanul Kiram Mashuri, menyatakan, dalam kegiatan pelatihan motivasi guru, disiapkan nara sumber berskala nasional. Menurut dia, banyak menteri dan gubernur yang menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut.

Pihaknya menyatakan, guru yang menjadi peserta kegiatan itu diharapkan bisa menangkap ilmu dan wawasan pejabat pusat dan daerah yang dihadirkan sebagai nara sumber. ‘’Alhamdulillah, demi guru banyak pejabat yang rela meluangkan waktunya, termasuk gubenrur Jabar,’’ ujarnya. san/kpo

Lanjut membaca “Pelatihan Motivasi Guru Bisa Jadi Percontohan”  »»

Hasyim : Atasi Terorisme dengan Pendidikan Agama


By Republika Newsroom
Rabu, 18 November 2009 pukul 15:06:00


JAKARTA--Terorisme yang kian marak di beberapa negara sebenarnya bisa diatasi dengan pendidikan keagamaan. Tak hanya itu pendidikan agama tersebut juga harus dibarengi dengan penguatan yang didukung oleh pemerintah.


Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), KH Hasyim Muzadi, usai membuka International Workshop, Raising Awarness of The UN Global Counter-Terrorism Strategy Among Civil Society In Southeast Asia di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Hasyim, ada dua hal pokok yang dihadapi dalam terorisme. Pertama teror dan yang kedua isme. Teror, lanjut Hasyim, harus dihadapai dengan intelijen, teritori, punishment dan juga attack atau serangan-serangan yang diperlukan. "Yang ini sudah dilakukan Indonesia," katanya.

Isme, imbuh Hasyim, tidak bisa menggunakan cara-cara tersebut namun harus menggunakan beberapa hal. Pertama, sistem pendidikan keagamaan yang menjamin tidak timbulnya teror yang berkarakter agama. Dan ini kuncinya adalah keseimbangan dari ilmu-ilmu tentang akidah islam untuk disatukan kembali.

"Jadi intinya keseimbangan antara hukum formal dan hukum islam. Penggabungan antara ilmu fiqih, missionary atau dakwah, tasawuf yang bicara masalah etika dalam islam, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," jelas Hasyim.

Hasyim menuturkan jika keempat pendidikan ini digabung dalam kehidupan akan menghasilkan moderasi. "Dan hal-hal tersebut memang harus disatukan," tandasnya.

Sistem pendidikan seperti ini, kata Hasyim, sudah dilakukan NU di pesatren-pesantren. Buktinya lebih dari 11 ribu pesantren di Indonesia yang milik NU, tidak ada yang terlibat terorisme.

Hasyim menambahkan, setelah pemikiran-pemikiran moderat ini lahir perlu ada enpowering atau penguatan. Penguatan ini termasuk perlindungan dari negara kepada pemikiran-pemikiran yang moderat itu.

Namun sayangnya, kata Hasyim, dukungan dari pemerintah hingga saat ini masih minim. Menurut Hasyim, pesantren itu hanya dipuji-puji sekali saja ketika hendak dilaksanakan pemilu, tapi dia tidak ada enpowering terhadap pesantren itu secara konkret.

"Padahal kalau dibesarkan baik dalam pesantrennya maupun sistem pendidikannya secara nasional akan menghasilkan co existance, multi existance dan pro existensi dalam lintas agama dan sistem pendidikan," katanya.

Hasyim menuturkan, ia tidak pernah percaya bahwa isme dalam terorisme ini dapat dihadapi dengan liberalisme atau ekstrimisme. Sebab, kata Hasyim, liberalisme itu justru akan memancing orang-orang untuk melakukan perlawanan karena takut kerusakan agamanya. Sedangkan fundamentalisme tentu adalah awal dari ekstrimisme yang ujung-ujungnya akan melahirkan teror maka harus ada enpowering dari moderat.

"Ini yang diperlukan di Indonesia bukan hanya NU diajak kerjasama tapi bagaimana pemikiran-pemikiran moderasi itu diperkuat dengan sistem kenegaraan," katanya.

Hasyim juga membantah apa yang dikatakan dunia bahwa terorisme selalu berkarakter agama. Ia menyatakan tidak semua benar, banyak faktor-faktor non agama yang diagamakan atau faktor-faktor agama yang memancing umat beragama untuk bentrok kemudian dilihat sebagai bentrok agama. "Maka antara pendidikan agama yang moderat dengan policy global harus disatukan," ujarnya.

Sementara itu, Co-Director, Center on Global Counterterroris Cooperation (Washington DC), Alistair Millair, mengatakan dasar dari workshop tentang strategi memerangi terorisme ini sesuai dengan apa yang disepakati oleh pihak Majelis Umum (MU) PBB. Kesepakatan hampir semua negara termasuk negara-negara Asia Tenggara tentang bagiamana mengatasi masalah terorisme. Workshop ini diikuti oleh 90 peserta Civil Society Organizaions dari negara-negara Asia Tenggara antara lain Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Cambodja.

Ia menambahkan ada empat pilar utama yang merupakan perluasan wacana tentang counter terrorism dari strategi global PBB. Pertama, tindakan-tindakan untuk mengatasi kondisi yang kondusif terhadap menyebarnya terorisme, kedua pendekatan untuk mencegah dan memerangi terorisme, ketiga capacity building dan keempat menjamin penegakan hak-hak asasi manusia dan jaminan hukum yang adil.

Ia juga mengaku bangga dan menghargai upaya-upaya terutama kerjasama dengan NU karena sebagai anggota civil society organization untuk memerangi terorisme sudah kelihatan. Dia juga berharap agar kerjasama ini akan berkembang lebih luas, terutama dalam organisasi kemasyarakatan di Asia Tenggara. Dan melihat awal yang bagus di Jakarta ini. she/kpo

Lanjut membaca “Hasyim : Atasi Terorisme dengan Pendidikan Agama”  »»

Guru Bertugas Bangkitkan Anak Didik Bercita-Cita

By Republika Newsroom
Selasa, 10 November 2009 pukul 20:44:00

JAKARTA--Tugas utama seorang guru dengan kemuliaannya adalah mampu memotivasi dan membangkitkan agar anak didik punya cita-cita. Guru diharapkan mampu mendorong anak didik bersikap optimistis. Guru dianggap berprestasi jika siswa-siswa mampu melebihinya.


Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh dihadapan para finalis Lomba Kreasi dan Inovasi Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama Tingkat Nasional, Selasa (10/11) di Gedung Depdiknas.

"Anak didik kita itu masa depan kita semua. Oleh karena itu, dia harus kita berikan motivasi dan dorongan-dorongan agar dia punya cita-cita, punya mimpi-mimpi besar. Media (pembelajaran) yang akan kita lombakan sebagai kreasi dan inovasi dari bapak ibu sekalian itu adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pendiidkan kita," kata Mendiknas.

Tema lomba adalah 'Media Pembelajaran untuk Menciptakan Proses Pembelajaran yang Efektif, Efisien, dan Mengembangkan Kemandirian dalam Belajar Para Siswa'. Lomba bertujuan untuk memotivasi guru SMP seluruh Indonesia untuk berkreasi, berinovasi, dan menggunakan media untuk pembelajaran yang efektif, efisien, interaktif, menyenangkan, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian peserta didik di dalam belajar.

Panitia penyelenggara lomba telah menetapkan 198 karya yang lolos ke tahap peniliaian babak II dari 307 karya yang diterima panitia dari seluruh Indonesia. Mendiknas menyatakan, bagi para pemenang akan mendapatkan penghargaan yaitu dibantu untuk mengurus hak cipta hasil karyanya. "Para pemenang kita berikan penghargaan. Salah satu diantaranya kita bantu mendapatkan hak cipta, sehingga hasil karya ibu dan bapak ada pengakuan," kata Mendiknas.

Menurut Mendiknas media pembelajaran dapat diibaratkan sebagai jembatan. Mendiknas menjelaskan, jika guru sudah menyiapkan informasi-informasi yang luar biasa, tetapi karena medianya tidak bagus maka informasi akan hilang dan tidak sampai ke siswa atau kalau sampai sudah berkurang. "Sehingga media (pembelajaran) ini sangat penting," katanya.

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Suyanto melaporkan, karya yang dilombakan merupakan hasil penelitian termasuk penelitian tindakan kelas yang berfokus pada pengembangan atau penciptaan inovasi dan pemanfaatan media pembalajaran baik media sederhana atau multimedia.

Suyanto menyebutkan, media pembelajaran ini digunakan untuk pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS dan PKN. "Media pembelajaran yang dimaksud telah digunakan dalam proses pembelajaran dasar empiris, memfasilitasi pembelajaran yang efektif, efisien, interaktif, dan menyenangkan, " tegasnya. ant/eye

Lanjut membaca “Guru Bertugas Bangkitkan Anak Didik Bercita-Cita”  »»

Perlu Pembenahan Ihwal Sejarah Kepahlawanan

By Republika Newsroom
Senin, 09 November 2009 pukul 16:16:00


JAKARTA--Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai bahwa saat ini perlu dilakukan pembenahan terhadap pengetahuan sejarah kepahlawanan dfi sekolah-sekolah dan bahkan di Perguruan Tinggi. Ini ditegaskan Ketua PBNU KH Mustofa Zuhad Mughni dalam perbincangan dengan Republika di Jakarta, Senin (9/11).


Pasalnya, belakangan ini sejarah perjuangan pahlawan dan pejuang-pejuang Islam, tidak diajarkan di pendidikan di sekolah-sekolah. Baik di sekolah umum maupun pendidikan Islam. ''Sehingga murid didik kita sangat kurang pemahamannya akan perjuangan pahlawan-pahlawan Islam, yang sebetulnya sangat besar perjuangan dan pengabdiannya untuk negara ini,'' tegas Mustofa.

Selain merupakan bagian dari sejarah penting, ditegaskan Mustofa bahwa banyak teladan yang bisa diambil dari para pejuang Islam negeri ini. ''Jadi memang hendaknya perlu ada pembenahan disertai perubahan, agar bagaimana murid didik di sekolah-sekolah juga banyak mendapatkan pengetahuan sejarah kepahlawanan pejuang-pejuang Islam,'' ungkapnya.

Lebih lanjut Mustofa mengungkapkan bahwa sebenarnya dalam sejarah perjuangan Indonesia, banyak sekali pahlawan-pahlawan Islam yang sangat besar sumbangsihnya terhadap bangsa dan negara serta umat Islam khususnya. osa/ahi

Lanjut membaca “Perlu Pembenahan Ihwal Sejarah Kepahlawanan”  »»

Hibah 1 Miliar Dolar AS Untuk Pendidikan Dasar

By Republika Newsroom
Jumat, 06 November 2009 pukul 13:48:00


CIANJUR--Pemerintah Indonesia akan menerima hibah sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk periode 2010-2014 mendatang atau setara dengan Rp 1 triliun. Dana hibah berasal dari European Commission sebesar 400 juta euro dan Australia Aids sebesar 400 juta dolar Australia.


''Dana yang seluruhnya hibah tersebut untuk pendidikan dasar.Ini sangat monumental karena jumlahnya tidak sedikit,'' kata Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, Nina Sardjunani saat media gathering di Puncak, Cianjur Jawa Barat, Jumat (6/11).

Nina menjelaskan hibah tersebut saat ini sedang diproses dan mengacu pada rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.''Perencanaan dan penganggaran berbasis pada kinerja,'' kata dia.

Sasaran dana hibah tersebut khususnya untuk menopang program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Sekitar 40 juta siswa sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) serta siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah.

Di sisi lain pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2010 mendatang tetap mengalokasikan dana sebesar 20% dari total APBN yang besarnya diperkirakan Rp 1.034 triliun. Atau sekitar Rp 207 triliun diantaranya untuk belanja pendidikan.

Dan sekitar Rp 19 triliun diantara dana belanja pendidikan akan dialokasikan untuk mendukung program wajib belajar sembilan tahun melalui bantuan operasional sekolah (BOS).''Terutama untuk siswa di MI.karena sebagian besar siswa miskin ada di madrasah dan kita konsern terhadap itu,'' kata dia.

Dari seluruh total siswa di tingkat sekolah dasar, kata Nina, 10% nya berada di MI. Sedangkan 20% dari siswa tingkat sekolah menengah pertama berada di MTs.

Dukungan dana dari alokasi belanja pendidikan 2010 ditambah dengan hibah diharapkan sejalan dengan rencana pemerintah untuk menangani masalah pendidikan dasar.''Untuk anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun sudah bisa tertangani sampai tahun 2014,'' kata Nina. fia/ahi

Lanjut membaca “Hibah 1 Miliar Dolar AS Untuk Pendidikan Dasar”  »»

Januari 2010, 17.500 Sekolah Terkoneksi Internet

By Republika Newsroom
Jumat, 06 November 2009 pukul 17:15:00


JAKARTA--Hingga Januari 2010 Mendiknas Mohammad Nuh menargetkan sudah bisa menyediakan internet masal di 17.500 sekolah di seluruh Indonesia. Depdiknas menggandeng Depkominfo, Kementrian Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) dan Depdagri.

"Kita sudah punya Jardiknas (Jaringan pendidikan nasional) yang backbone-nya sudah luar biasa. Ibaratnya, jalan tolnya sudah bagus, tinggal tarik dari jalan kecil ke jalan besarnya," ujar M Nuh saat memaparkan program 100 hari di kantornya.


Meski tidak menyebutkan besaran biaya, ia mengatakan, anggaran yang dibutuhkan tidak terlalu besar karena sudah ditunjang oleh program yang dimiliki Depkominfo yakni internet masuk desa.

Target ambisius ini dibuat dengan dukungan USO atau universal sevice obligation, internet masuk desa, program depkominfo. Program ini mencakup lebih dari 31 ribu desa di seluruh indonesia akan memiliki akses internet.

Data yang dimiliki Depdiknas menyebutkan hingga Oktober 2009, baru 8,34 persen sekolah di seluruh Indonesia yang terhuung dengan internet. Pada 2010 ditargetkan prosentase ini naik menjadi 11,92 persen.

"Ini nanti tidak sekedar school nett tapi fasilitas yang juga bisa dimanfaatkan oleh desa di mana sekolah itu berada. Masyarakat bisa ikut menggunakan internet pada sore atau malam hari, jadinya desa pinter atau Punya Internet" seloroh mantan menkominfo ini. una/kpo

Lanjut membaca “Januari 2010, 17.500 Sekolah Terkoneksi Internet”  »»

PTAI Maju di Satu Sisi, Mundur di Sisi Lain

By Republika Newsroom
Rabu, 04 November 2009 pukul 16:39:00


SURAKATA--Kondisi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Indonesia bisa dikatakan secara keseluruhan mengalami kemajuan. ''Namun pada sisi lain juga ada kekurangan, stagnan bahkan mengalami kemunduran. Sehingga harus ada pembenahan-pembehanan yang dilakukan untuk PTAI ini,'' tegas KH Masykuri Abdillah, Ketua PBNU pada rangkaian Annual Conference on Islamic Studies ke-9 di Surakarta, Rabu (4/11).


Dicontohkan kiai Maskuri bahwa untuk sisi limu-limu umum seperti filsafat, solilogis, psikologis dan lainnya, bisa dikatakan ada kemajuan. ''Namun pada sisi ilmu atau pengetahuan normatif keagamaan, bisa dikatakan jalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran,'' kata kiai Masykuri yang mantan Pembantu Rektor I di UIN Jakarta.

Pasalnya, menurut kai Masykuri, banyak PTAI yang mengejar ketrampilan mahasiswa atau skill anak didiknya agar bisa diterima di pasar kerja. ''Nah, karena mengejar itu, maka porsi untuk ilmu keagamaan normatif terkurangi,'' katanya. Sehingga menurutnya, banyak mahasiswa yang justru tidak bisa berbahasa Arab atau tidak bisa membaca Alquran.

Selain itu, menurutnya, ini juga disebabkan dari pendidikan madrasah yang dienyam mahasiswa di PTAI. ''Kalau dulu madrasah banyak diberikan pengetahuan atau ilmu keagamaan, namun dalam sepuluh tahun terakhir ini khan terjadi perubahan yang kemudian mengurangi porsi ilmu keagamaan tadi,'' katanya. Jadi memang bisa dikatakan di satu sisi PTAI mengalami kemajuan, di sisi lain mengalami kemunduran. Ini perlu dilakukan pembenahan,'' tegasnya. osa/ahi

Lanjut membaca “PTAI Maju di Satu Sisi, Mundur di Sisi Lain”  »»

Pemerintah Siapkan Regulasi Distribusi Guru

By Republika Newsroom
Kamis, 29 Oktober 2009 pukul 13:14:00

JAKARTA--Departemen Pendidikan Nasional sedang menyiapkan peraturan pemerintah tentang pendistribusian guru untuk memeratakan sebaran guru di seluruh wilayah. "Sedang disiapkan aturan untuk redistribusi guru karena sebarannya tidak akan bisa diubah tanpa peraturan. Sulit karena setelah desentralisasi, guru itu punya bupati," kata Direktur Profesi Pendidik Departemen Pendidikan Nasional Achmad Dasuki di Jakarta, Kamis (29/10).


Ia mengatakan, redistribusi guru diperlukan karena meski jumlahnya sudah memadai namun sebarannya hingga kini belum merata, sebagian besar masih "menumpuk" di sekolah-sekolah perkotaan. Achmad mencontohkan, rasio tenaga pengajar dan siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) saat ini 1:15, bahkan lebih besar dari rasio guru dan murid dan Jepang yang hanya 1:20.

Namun demikian, faktanya, hingga kini sekolah-sekolah di daerah pinggiran dan pedalaman masih kekurangan guru dan kapasitas guru yang ada pun belum memadai. Hal itu antara lain terjadi karena di samping sebagian besar sekolah masih terpusat di kawasan perkotaan, sebagian guru juga enggan bekerja di daerah pedalaman yang terpencil karena pertimbangan gaji dan dukungan fasilitas.

Sementara pemerintah pusat, kata Achmad, tidak bisa berbuat banyak untuk memeratakan sebaran guru tanpa dasar hukum yang kuat karena setelah desentralisasi kewenangan pengangkatan dan penempatan guru berada di tangan pemerintah daerah. "Karena itu maka disiapkan aturan redistribusi dan aturan pendukung lain. Harapannya ini bisa segera selesai supaya dua tahun mendatang sudah bisa dilakukan redistribusi guru," katanya.

Lebih lanjut Achmad menjelaskan, selain memeratakan sebaran, pemerintah juga telah berusaha meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru. Ia menjelaskan, undang-undang tentang guru dan dosen menuntut kualifikasi guru minimal berpendidikan S1 sehingga guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi tersebut harus belajar lagi.

Pemerintah juga hanya memberikan tunjangan profesi guru kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik setelah menjalani program pendidikan profesi di Lembaga Pendidikan dan Teknologi Kejuruan (LPTK) minimal satu tahun supaya para guru terpacu untuk meningkatkan kualifikasi.

Tahun 2010 nanti, kata dia, pemerintah akan menyediakan fasilitas pendidikan profesi bagi sekitar 50 ribu guru pada lembaga-lembaga pendidikan profesi guru. "Bagi guru yang sudah mendapat sertifikasi diberikan tunjangan profesi. Guru yang baru mulai kerja dengan gaji Rp1,7 juta, akan mendapat tunjangan profesi Rp1,3 juta kalau sudah dapat sertifikasi," katanya mencontohkan. ant/taq

Lanjut membaca “Pemerintah Siapkan Regulasi Distribusi Guru”  »»

Kemampuan Siswa Indonesia di Bawah Standar Internasional

By Republika Newsroom
Rabu, 28 Oktober 2009 pukul 13:55:00


JAKARTA--Prestasi siswa Indonesia dalam penilaian internasional masih rendah. Bahkan, kemampuan siswa Indonesia masih di bawah rata-rata standar internasional.

Hal itu diketahui berdasarkan penelitian student achievment data on international test yang dilakukan Fredi Munger dari AusAID. Penelitian tersebut dilakukan terhadap tiga studi internasional.


Adapun ketiga studi itu, yakni PIRLS yang mengukur kemampuan literasi membaca siswa kelas IV SD/MI, PISA yang mengukur kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains siswa berusia 15 tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK, serta TIMSS yang mengukur kemampuan matematika dan sains siswa kelas VIII SMP/MTs.

''Hasil studi menunjukkan kemampuan siswa Indonesia untuk semua bidang yang diukur masih di bawah rata-rata skor internasional,'' ujar Fredi dalam acara seminar 'Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Hasil Penelitian Puspendik 2009' di Depdiknas, Rabu (28/10).

Untuk nilai PIRLS, terang Fredi, skor Indonesia hanya 405. Selain di bawah skor rata-rata internasional yang mencapai 500, posisi Indonesia juga dibawah negara Asia lainnya, seperti Hongkong (564), Singapura (558), Taiwan (535), dan Selandia Baru (532).

Fredi menambahkan, untuk nilai PISA, skor Indonesia untuk kemampuan membaca hanya 393 dari skor rata-rata 492, kemampuan matematika 391 dari skor rata-rata 498, dan kemampuan sains 393 dari skor rata-rata 500.

Sementara untuk nilai TIMSS, lanjut Fredi, skor Indonesia dalam bidang matematika 397 dari skor rata-rata yang mencapai 500. Sedangkan skor dalam bidang sains 427 dari skor rata-rata 500. ''Bila dikaitkan dengan benchmark internasional, siswa Indonesia hanya mampu menjawab soal dalam kategori rendah,'' kata Fredi.

Fredi mengaku, sejumlah siswa Indonesia berhasil menyabet penghargaan olimpiade di tingkat internasional. Namun, hal itu tidak mencerminkan gambaran siswa Indonesia secara keseluruhan. lis/eye

Lanjut membaca “Kemampuan Siswa Indonesia di Bawah Standar Internasional”  »»

Forum Pemerhati Pendidikan Yogya Gelar Seminar Budi Pekerti

By Republika Newsroom
Rabu, 21 Oktober 2009 pukul 17:34:00


YOGYAKARTA -- Forum Komunikasi Pemerhati Pendidikan Yogyakarta dan Fakultas Ilmu Budaya-UGM akan menggelar seminar ''Pendidikan Budi Pekerti bagi Generasi Muda Indonesia'' di Auditorium Poerbatjaraka-Fakultas Ilmu Budaya-UGM, tanggal 25 Oktober depan.

Menurut Koordinator FKPPY, Dr Gideon Hartono, seminar ini adalah langkah awal untuk mengusahakan kembali masuknya mata pelajaran budi pekerti dalam kurikulum di pendidikan dasar dan menengah. Seminar ini terbuka bagi 400 orang peserta, terutama untuk guru TK/SD/SMP/SMA/SMK, dosen dan mahasiswa, serta para pemerhati pendidikan.


Seorang panitia seminar mengatakan sertifikat hasil mengikuti seminar ini (ditandatangani oleh FIB-UGM) dapat dipakai sebagai bahan oleh para guru dalam usaha mereka untuk mendapat sertifikasi guru.

Gideon mengatakan bahwa seminar ini berangkat dari keperhatian sejumlah pemerhati mendidikan dengan semakin menurunnya kesadaran anak-anak muda terhadap budi pekerti, padahal budi pekerti adalah bagian dari budaya bangsa, dan juga menjadi kekayaan kearifan lokal, yang sangat dibutuhkan dalam pembentukan karakter bangsa ini.
Katanya, melalui seminar ini diharapkan nantinya timbul kesadaran bersama pada komunitas pendidik untuk menggali lagi kearifan-kearifan lokal yang menonjolkan nilai-nilai budi pekerti, untuk selanjutnya bisa disusun sebagai acuan bersama dalam penyusunan kurikulum di sekolah dasar dan menengah.

Menurut dia, Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai macam etnis sangat kaya dengan kearifan-kearifan lokal, yang seharusnya bisa digali untuk diteruskan kepada generasi penerus bangsa.

Ia percaya dengan memperkaya diri dengan kesadaran akan nilai-nilai budi pekerti yang terkandung dalam kearifan-kearifan lokal itu, nantinya anak-anak muda bangsa ini akan semakin mempunyai pegangan dalam memasuki dunia intelektual ilmu pengetahuan, dan pergaulan dunia. yoe/pur

Lanjut membaca “Forum Pemerhati Pendidikan Yogya Gelar Seminar Budi Pekerti”  »»

Depag Selenggarakan Program Dual Mode System

By Republika Newsroom
Kamis, 15 Oktober 2009 pukul 14:36:00


JAKARTA--Dalam rangka menuntaskan sertifikasi bagi para guru di lingkungan Departemen Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan program dual mode system agar para guru memperoleh peningkatan kualifikasi sarjana strata satu (S1).

"Ini merupakan program darurat. Begitu sertifikasi tuntas, maka program langsung tutup," kata Dirjen Pendidikan Islam Prof Dr Mohammad Ali dalam siaran pers, saat meluncurkan program Dual Mode System untuk para guru di lingkungan Depag Jakarta, Kamis (15/10). Diharapkan, katanya, sertifikasi guru di Depag dapat dituntaskan pada tahun 2014.


Menurut Dirjen Pendis, program ini untuk membantu guru-guru yang belum berkualifikasi S1, karena itu bukan sebagai program permanen. Pasalnya, program pendidikan tarbiyah sudah cukup, apalagi jumlah mahasiswa pendidikan agama Islam mencapai 350 ribu orang.

Ia mengatakan, dalam pelaksanaan program ini perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN) yang ditetapkan sebagai penyelenggara tidak boleh secara langsung merekrut mahasiswa, namun melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui tangan- tangannya baik di Kanwil maupun Kandepag. Penetapan PTAIN sebagai pelaksana program bertujuan agar ada jaminan kualitas bahwa program ini terselenggara dengan baik dan tepat sasaran.

Selain itu mahasiswa peserta program menggunakan modul Belajar Jarak Jauh. "BBJ ini tidak sama dengan kelas jauh. Kalau kelasa jauh kuliah asal-asalan, bahkan tidak pernah kuliah, tiba-tiba ujian, ini pelacuran sama dengan sampah perguruan tinggi," urai Ali. Selain dengan modul, mahasiswa juga diharuskan kuliah tatap muka dengan dosennya di titik-titik yang ditentukan.

Menurut Ali, BBJ dibolehkan sesuai undang-undang, tetapi baru perguruan tinggi terbatas misalnya Universitas Terbuka. "Jadi kita harus urus izin, tapi pemerintah tidak sembarang urus ijin," imbuhnya.

Pada tahun 2009 ini, kuota peserta pada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam seluruhnya berjumlah 10.000, terdiri dari 8.217 guru madrasah ibtidaiyah dan 1.783 guru pendidikan agama pada sekolah (PAIS) sekolah dasar. pur

Lanjut membaca “Depag Selenggarakan Program Dual Mode System”  »»

Penjaminan Mutu UIN Suka Yogyakarta Diakui Dunia

By Republika Newsroom
Senin, 12 Oktober 2009 pukul 17:19:00

YOGYAKARTA -- Penjaminan mutu yang telah dilaksanakan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta telah diakui dunia. Hal ini ditandai dengan diserahkan sertifikat ISO 9001:2008 dari TUV Rhinland Jerman. Sertifikat diterima Rektor UIN Suka, Prof Dr HM Amin Abdullah dalam Rapat Senat Terbuka dalam rangka mensyukuri kelahiran UIN Suka ke 58 di Yogyakarta.
Sedang untuk menambah wawasan para dosen dan mahasiswa pascasarjana UIN, serta mempertahankan mutu dosen sesuai ISO, Senin (12/10), dilakukan Kuliah Umum yang diisi oleh Grand Mufti Suriah Syech Ahmad Badr al-Din Hassoun. Dalam kesempatan tersebut Hassoun membahas tentang pemahaman makna Islam yang rahmatan lil 'alamin. Islam bertuhan satu yakni Allah SWT.


Ia mengatakan syari'at yang dibawa para Nabi dan Rosul berbeda-beda tergantung kebutuhan zaman di kehidupan Nabi atau Rosul pada waktu itu. Syari'at yang di bawa Nabi Adam, Ibrahim, Nuh, Isa, Musa, Muhammad dan sebagainya berlainan. Sampai sekarang penafsiran terhadap Alquran dan al-Hadist tetap berbeda-beda. Bahkan terkadang bertentangan dalam menafsirkan. Misal, Sunni dan Syiah saja sudah sangat berbeda dalam menafsirkan Alquran dan al-Hadist.
Terkait dengan ISO, Amin Abdullah menjelaskan bahwa UIN Suka sudah melaksanakan penjaminan mutu selama tiga tahun. Hasil kerja keras ini telah berhasil mendapat pengakuan pihak eksternal.
''Setelah melalui proses evaluasi yang panjang, perbaikan dan penyempurnaan, akhirnya tujuh fakultas: Adab, Dakwah, Syariah, Tarbiyah, Ushuluddin, Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, serta Pusat Administrasi Universitas berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 dari Lembaga Internasional TUV Rheinland Jerman,'' kata Amin Adullah bangga.
Namun Amin masih berharap agar dalam waktu singkat Program Pascasarjana, Unit Pelayanan Teknis (UPT), Perpustakaan, Labotorium Terpadu dan Pusat Bahasa, Budaya dan Agama memperoleh sertifikasi yang sama. ''Ini sebagai kado ulang tahun UIN ke 58,'' katanya.
Penyerahan sertifikat, lanjut Amin, bukan puncak implementasi dari penjaminan mutu. Namun merupakan momentum awal dan penting untuk tetap committed kepada kualitas dalam memberikan layanan pendidikan. ''Kita harus semakin baik memberikan layanan kepada mahasiswa kita, mereka adalah main customer,'' tandasnya.
Prestasi ini, kata Amin, diperoleh dengan kerja keras semua pihak dan biaya yang tidak sedikit. Serangkaian kegiatan yang menguras energi telah dilakukan sehingga diperoleh sertifikat ISO.

Dengan diperolehnya sertifikat ISO ini, perbaikan penjaminan mutu UIN Suka tidak boleh berhenti. Namun harus terus dilakukan atau continuous improvment dengan menjalankan prosedur, plan, do, check and action (PDCA).
Di bagian lain, Hassoun yang pernah mendapat Doktor Kehormatan dari UIN Suka ini menambahkan penafsiran syari'at yang berbeda-beda ini sampai menyebabkan pertentangan keras. Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah membuat non Muslim menganggap Islam itu picik. Padahal yang picik adalah para penganutnya, bukan nilai-nilai Islam itu sendiri.
Karena itu, pemeluk Islam diharapkan, meskipun berbeda-beda dalam syari'at, hendaknya mempunyai pemaknaan yang sama tentang rahmatan lil 'alamin. Bahwa Islam itu membawa rahmat bagi seluruh alam yaitu alam manusia (dengan berbagai macam agama dan jalan hidupnya), alam malaikat, alam jin, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan dan keseluruhan ciptaan Illahi. hep/pur 

Lanjut membaca “Penjaminan Mutu UIN Suka Yogyakarta Diakui Dunia”  »»

Lima Daerah di Jabar Masukkan Kurikulum Ekonomi Syariah di SMP - SMA

By Republika Newsroom
Kamis, 24 September 2009 pukul 12:52:00


JAKARTA--Di antara sejumlah daerah di Indonesia, Tasikmalaya menjadi salah satu daerah yang memasukkan ekonomi syariah sebagai mata pelajaran muatan lokal di tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah sejak tiga tahun lalu. Langkah tersebut pun akan diikuti oleh daerah lainnya di Jawa Barat (Jabar).
Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Agustianto, mengatakan lima wilayah yang memiliki wacana untuk menerapkan kurikulum ekonomi syariah di tingkat SMP dan SMA, yaitu kabupaten dan kota Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka. Hal tersebut terungkap saat terselenggara lokakarya kurikulum ekonomi syariah beberapa waktu lalu.


Dalam menyusun kurikulum Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan Masyarakat Ekonomi Syariah pun turut membantu. “Setelah lebaran ini akan ada workshop lagi dengan para praktisi pendidikan di sana, baik kepala sekolah maupun guru ekonomi. Serta diikuti juga oleh dinas pendidikan terkait,” kata Agustianto, Kamis (24/9).
Agustianto menambahkan, para praktisi pendidikan di wilayah tersebut melihat sejumlah bank syariah juga banyak bermunculan membuka kantor cabang di daerah, karenanya sumber daya insani syariah berkualitas juga dibutuhkan di daerah-daerah. Salah satu cara adalah dengan menyediakan kurikulum ekonomi syariah di sekolah-sekolah sehingga pemahaman akan ekonomi syariah dapat ditanamkan sejak dini.
Agustianto mengatakan selama ini penyiapan SDM syariah lebih banyak difokuskan di tingkat perguruan tinggi, padahal permintaan mengenai pendidikan di jenjang SMP dan SMA juga banyak. “IAEI akan mendekati Departemen Pendidikan Nasional supaya ekonomi syariah nantinya dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan seluruh SMP dan SMA,” ujar Agustianto.
Dalam kurikulum pendidikan ekonomi syariah tingkat SMP dan SMA, jelas Agustianto, hal-hal yang dibahas seperti keuangan makro dan mikro, konsumsi, akad, fatwa, dan sejarah seputar ekonomi syariah.
Selain di SMP dan SMA, tambah Agustianto, daerah Cirebon juga tertarik mengembangkan ekonomi syariah ke SMK, terutama tentang perbankan syariah. Ia menambahkan, setidaknya ada tujuh bank syariah yang mempunyai kantor cabang di Cirebon, sehingga fokus akan ditujukan pada perbankan syariah.
Sebelumnya Depdiknas telah menyetujui Universitas Gajah Mada dan Universitas Indonesia untuk membuka program studi ekonomi Islam. Depdiknas pun memberi kepercayaan pada IAEI untuk memberikan rekomendasi bagi perguruan tinggi yang ingin membuka program studi ekonomi Islam. gie/eye

Lanjut membaca “Lima Daerah di Jabar Masukkan Kurikulum Ekonomi Syariah di SMP - SMA”  »»

Profesi Guru , Terpanggil atau Terpaksa ?

By Republika Newsroom
Rabu, 16 September 2009 pukul 15:19:00

JAKARTA--Pendidik atau pengajar atau guru merupakan subyek yang paling bertanggungjawab dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Namun sudah menjadi rahasia umum, kualitas guru di Indonesia hingga saat ini belum begitu merata.
Pertanyaan pun lantas kerap digulirkan. Menjadi guru, apakah karena terpanggil atau terpaksa, apakah karena terpilih atau tak ada pilihan? Jawaban pertanyaan-pertanyaan itu bisa dibaca dalam buku karya M Gorky Sembiring, 'Mengungkap Rahasia dan Tips Manjur: Menjadi Guru Sejati', terbitan Galangpress Yogyakarta 2009.


Menurut Gorky yang juga Pembantu Rektor IV Universitas Terbuka (UT), jika dibandingkan dengan keluarga dan masyarakat, guru merupakan sosok yang paling dipercaya siswa dalam konteks keilmuwan. Oleh karena itu, lanjut dia, seorang guru harus selalu mengembangkan ilmunya.
''Sehingga guru perlu memiliki strategi-strategi jitu untuk menyiasati agar siswa senang dalam belajar dan tidak merasa tertekan,'' ujar Gorky dalam acara seminar dan bedah buku 'Menjadi Guru: Terpanggil atau Terpaksa, Terpilih atau Tak Ada Pilihan', akhir pekan lalu.
Jika guru berhasil menjadi penggerak suasana KBM, kata Gorky, siswa tidak akan muak dalam belajar. Pencapaian hasil belajar seperti kognitif, afektif, dan psikomotor pun akan lebih maksimal. ''Ini karena tak ada guru yang menginginkan KBM yang dikelolanya gagal tanpa hasil,'' jelasnya. eye

Lanjut membaca “Profesi Guru , Terpanggil atau Terpaksa ?”  »»

2010, Tunjangan Profesi Guru PNS Dibayar Melalui Bupati

By Republika Newsroom
Senin, 31 Agustus 2009 pukul 19:19:00

OGAN ILIR---Mulai tahun 2010 tunjangan profesi untuk guru pegawai negeri sipil (PNS) bagi yang sertifikasinya telah selesai periode tahun 2007 dan 2008, tunjangan profesi akan digabungkan dengan gaji bulanan dan dibayarkan langsung melalui bupati.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo pada dialog bersama para pemangku pendidikan di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Senin (31/8/). ''Pak Bupati yang membayar. Jadi langsung di dalam gaji sudah termasuk tunjangan profesi,'' ujar Mendiknas dalam siaran persnya, Senin.


Adapun bagi yang lulus sertifikatnya tahun 2009 masih dibayarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) langsung ke rekening. ''Hanya yang tahun terakhir saja dibayarkan oleh Depdiknas. Ketika diyakinkan betul bahwa gurunya dan namanya betul, bahwa dia sudah S1, sudah lulus sertifikasi, sudah tidak ada kesalahan lagi, maka kemudian dia menjadi permanen. Tunjangan permanen melekat pada gaji,'' jamin Mendiknas.

Mendiknas menyampaikan, sertifikasi profesi hanya diperuntukkan bagi guru dan bukan ditujukan bagi kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Namun demikian, kata Mendiknas, karena untuk menjadi kepala sekolah adalah harus seorang guru maka dia harus bersertifikat. "Sertifikasi itu adalah untuk guru bukan untuk kepala sekolah. Tidak ada sertifikasi kepala sekolah dan tidak ada sertifikasi pengawas. Yang ada sertifikasi guru,'' jelasnya.

Mendiknas menjelaskan, kepala sekolah wajib mengajar minimal enam jam jika ingin mendapatkan tunjangan profesi. Sementara bagi pengawas, kata Mendiknas, kalau dia seorang guru maka dia harus bersertifikat. "Kalau ada pengawas yang bukan guru maka tidak perlu ikut sertifikasi dan tidak perlu ikut menikmati tunjangan profesi," tegasnya. Eye

Lanjut membaca “2010, Tunjangan Profesi Guru PNS Dibayar Melalui Bupati”  »»

Kecerdasan Akademik Bukan Jaminan Sukses

By Republika Newsroom
Jumat, 21 Agustus 2009 pukul 17:23:00

MALANG-–Kecerdasan secara akademik ternyata bukan satu-satunya alat meraih sukses. Bahkan itu dianggap tidak menjamin akan bisa mengantarkan anak meraih hidup seperti yang diharapkan.

Penilaian semacam itu diungkapkan seorang model dan motivator ternama dari Jakarta, Cicilia Nina Triana, di hadapan ratusan pelajar SMAN 3 Malang, Jumat (21/8). Menurut dia, untuk meraih sukses itu, "Tidak cukup hanya dengan pintar dan juara kelas," katanya.


Dia menjelaskan, bahwa yang tidak kalah pnting dalam meraih sukses di kehidupan nyata itu adalah channeling, networking, dan relationship yang kuat. Makanya, dia menyarankan agar selama masih di SMA mencari teman sebanyak-banyaknya dan membangun jaringan sejak dini.

Hal senada juga diungkapkan pengusaha properti asal Surabaya, Muhammad Ilyas. Putera pengusaha kenamaan di Surabaya, H Sukri, ini menjelaskan bahwa untuk meraih sukses harus dirintis sejak di bangku sekolah. Alasannya, sukses dalam bidang apa pun, termasuk usaha, tidak secara otomatis turun dengan sendirinya.

Ia mengutarakan, kendati dari keluarga pengusaha bukan jaminan bisa jadi pengusaha sukses. Untuk itu, paparnya, harus berjuang ektrakeras untuk mempersiapkannya.

Psikolog Alexander yang juga alumni SMAN 3 Malang memberikan pernyataan senada. Penulis buku laris ini menegaskan, bahwa soft skill juga sangat menentukan. "tu harus dipersiapkan sejak di bangku sekolah," ungkapnya.

Karena itu, dia mengimbau agar tidak ragu memilih cita-cita dan meraih mimpi. Sebab, menurut dia, tidak sedikit lulusan perguruan tinggi justru kelabakan saat ditanya soal cita-citanya. "Makanya, tetapkan cita-cita itu sejak dini dan pupuk hingga meraihnya," tuturnya. aji/rif

Lanjut membaca “Kecerdasan Akademik Bukan Jaminan Sukses”  »»

Kemampuan Guru Mengadopsi Inovasi Masih Lemah

By Republika Newsroom
Jumat, 07 Agustus 2009 pukul 14:05:00


JAKARTA--Upaya peningkatan kemampuan profesionalitas guru telah dilakukan melalui berbagai strategi meskipun hasilnya belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya kemampuan guru mengadopsi inovasi dan komitmen profesional guru.
''Guru yang profesional berkewajiban untuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Hal ini menuntut guru untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni,'' ujar Rektor Universitas Terbuka (UT) Tian Belawati dalam 'Temu Ilmiah Nasional Guru', di kampus UT, Jumat (7/8).


Menurut Tian, selama ini guru kurang bisa melakukan inovasi karena biasanya setelah mengajar, sebagian guru masih harus menghidupi keluarganya dengan melakukan pekerjaan lain. Namun, lanjut dia, saat ini setelah pemerintah memberlakukan sertifikasi guru, kesejahteraan guru kian membaik. ''Sehingga diharapkan setelah pulang sekolah guru masih bisa melakukan inovasi di bidangnya sendiri,'' jelasnya.
Selain persoalan kesejahteraan, kata Tian, dalam diri seorang guru harus ada kesadaran, ketertarikan, suka ujicoba, evaluasi, dan melakukan adopsi. ''Setelah mengalami perbaikan kesejahteraan, guru saat ini harus memfokuskan diri untuk melakukan pengembangan sesuai bidangnya,'' tegasnya. eye



Lanjut membaca “Kemampuan Guru Mengadopsi Inovasi Masih Lemah”  »»

Perda Pendidikan Agama Akhirnya Disahkan

By Republika Newsroom
Kamis, 06 Agustus 2009 pukul 13:53:00

SUKABUMI — Setelah sempat dimentahkan, rancangan peraturan daerah (Raperda) Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Rabu (5/8). ''Perda tentang Pendidikan Keagamaan sudah disahkan beberapa hari jelang berakhirnya masa bakti anggota DPRD 2004-2009,''ujar Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Abdul Muis yang terpilih kembali menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi periode 2009-2014


Keberadaan perda tersebut jelas dia diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan kesadaran warga Sukabumi dalam mendalami masalah keagamaan. Namun, diakui Muis, dua klausul penting akhirnya dicabut dalam Perda tersebut. Pasalnya jelas dia sejumlah Fraksi seperti Partai Golkar dan PDIP menolak rancangan tersebut.

Kedua klausul tersebut jelas Muis adalah kewajiban anak-anak untuk bersekolah di MD sebagai syarat untuk melanjutkan sekolah ke tingkatan SMP. Selain itu jelas dia klausul untuk mewajibkan setiap calon pengantin untuk melampirkan ijazah MD untuk syarat menikah pun turut dicabut.

''Ketentuan itu sudah dicabut karena dinilai memberatkan masayarakat,''tandas Muis. Dalam perda tersebut lanjut dia anak-anak hanya didorong untuk belajar di MD dan tidak ada kewajiban untuk sekolah di MD.

Pemerintah sambung Muis diharuskan untuk memfasilitasi anak-anak dalam mendalami pendidikan keagamaan. Sebelum dikeluarkannya perda tersebut lanjut dia Bupati Sukabumi telah mengeluarkan ketentuan wajib belajar di MD dalam bentuk peraturan bupati (Perbup).

Bupati Sukabumi, Sukmawijaya menambahkan Perda tentang kewajiban belajar agama disahkan untuk melandasi pendidikan dasar agama anak-anak di Kabupaten Sukabumi. Masyarakat jelas Sukmawijaya dapat mencari pengetahuan agama di masjid, pondok pesantren (Pontren) dan lain sebagainya.

Ia mengungkapkan sebenarnya Bupati telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2006 tentang kewajiban anak-anak sekolah di MD. Namun lanjut Sukmawijaya pihaknya berharap ketentuan tersebut tidak hanya didukung oleh Bupati melainkan oleh para anggota dewan. (rig/itz)



Lanjut membaca “Perda Pendidikan Agama Akhirnya Disahkan”  »»