Pemerintah Diminta Lebih Perhatikan Nasib Dai dan Mubaligh

REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR--Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib para guru agama Islam non formal seperti ustad dan mubalihg di seluruh Indonesia. Menurut Ketua MUI, KH Umar Shihab, pemberian insentif yang layak kepada para guru tersebut guna merangsang mereka lebih mendedikasikan pengajarannya kepada masyarakat.

''Dengan adanya insentif yang diberikan kepada para dai dan mubaligh seperti apa yang dilakukan pemerintah propinsi Sulawesi Selatan ini membuat mereka akan lebih giat dan berkonsentrasi dalam mensiarkan segala ajaran yang terkandung di Alquran. Ini perlu dicontoh oleh daerah lain,'' cetusnya seusai pertemuan dengan seluruh ormas islam dan pemerintah propinsi Sulsel di Makasar.

Pemahaman ajaran islam yang menyeluruh dan mendalam di masyarakat dapat meminimalisir dan menghilangkan praktek radikalisme yang sering terjadi saat ini. ''Pemahaman Agama Islam yang setengah-setengah menyebabkan timbulnya radikalime disebagian besar negara yang berpenduduk Muslim bahkan tidak terkecuali di Indonesia,'' tegas Umar.

Lebih jauh Umar mengatakan, banyaknya praktek radikalisme di Indonesia ditengarai adanya beberapa faktor antara lain kurangnya perhatian dan pembinaan pemerintah terhadap kelompok-kelompok yang merasa termajinalkan. Akibatnya, kelompok ini selalu menggunakan ajaran agama tertentu sebagai pembenaran. ''Ini jelas tidak bisa dibiarkan, MUI dan ormas Islam tidak bisa berkerja sendiri tanpa adanya dukungan dan perhatian pemerintah baik di pusat atau di daerah bahkan hingga ke pedesaan kalau perlu membantu mereka (ustad dan mubaligh),'' lanjutnya.

Ditempat yang sama, Ketua Umum LDII, KH Abdullah Syam, mengatakan pembinaan terhadap para guru agama non formal ini tidak bisa dibebankan kepada MUI saja melainkan tanggung jawab seluruh ormas Islam di Indonesia dan peran serta pemerintah. ''Tugas MUI adalah menjaga Ukhuwah Islamiyah atau persatuan dan perdamaian umat di Indonesia. Nah, tugas ormas Islam dan pemerintah baik pusat atau daerah adalah berusaha untuk memperhatikan nasib para dai di daerahnya masing-masing,'' imbuhnya.

LDII berharap Kementrian Agama dan kementrian Pendidikan Nasional bisa mempunyai program yang sinergi dalam memberantas buta aksara Alquran seperti halnya pendidikan dasar 9 tahun yang telah dilaksanakan saat ini. ''Kita dan MUI berharap adanya program yang komperhensif dari pemerintah untuk menangani masih banyaknya umat Islam di Indonesia yang masih belum bisa membaca dan memahami makna yang terkandung didalam Alquran,'' tuturnya.

Red: Budi Raharjo
Rep: Antara

Republika OnLine, Senin, 25 Oktober 2010, 13:06 WIB

Source URL : http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/10/25/142255-pemerintah-diminta-lebih-perhatikan-nasib-dai-dan-mubaligh

Lanjut membaca “Pemerintah Diminta Lebih Perhatikan Nasib Dai dan Mubaligh”  »»

Lembaga Pendidikan Islam tak bisa Menutup Diri

YOGYAKARTA--Lembaga Pendidikan Islam pada era teknologi ini bukan lagi perlu membuka diri terhadap perkembangan kemajuan zaman. Justru, menurut Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogjakarta, Prof Dr Amien Abdullah, tidak bisa menolak perkembangan tersebut.

Perkembangan dan kemajuan tehnologi dikatakan tak mungkin bisa dihambat. Sehingga, meski anakl-anak itu berdomisili di desa, bukan berarti ketinggalan teknologi. ‘’Akal mereka cepat sekali. Bahkan, akal mereka itu sudah akal teknologi,’’ jelas Amien Abdullah.

Makannya, dia mengingatkan agar tidak under estimate terhadap anak-anak di desa. Apalagi pada siswa-siswi madrasah yang selama ini dinilai masih banyak yang ketinggalan dalam mengikuti perkembangan teknologi.

Menurut dia, ‘’virus’’ untuk selalu dekat dengan information communication technology (ICT) berjalan dengan sendirinya. Kendati di madrasah-madrasah yang ada di deda masih belum dilengkapi dengan fasilitas tehnologi, anak-anak madrasah desa itu diyakini bakal berjalan sendiri untuk mencari peralatan modern yang selama ini penuh dengan kontroversial tersebut. Sebab, nilai yang dikandung selalu berekses, baik itu negatif maupun positif.

Makanya, para pemegang kebijakan, termasuk pendidik dan pihak-pihak yang peduli terhadap anak-anak madrasah itu diharapkan tidak hanya bisa membelikan atau menyediakan fasilitas ICT tersebut. Namun, bisa mengarahkan dan mendidikan mereka untuk menyeleksi sendiri mana yang sampah dan mana yang bermanfaat.

Pesan tersebut, kata dia, harus dilakukan para ulama dan penulis kontemporer. Baik itu penulis di bidang pendidikan, maupun nonkependidikan. Mereka diharapkan bisa memberikan informasi yang lengkap tentang manfaat ICT secara lengkap dan detail.

Alasannya, anak-anak jaman sekarang tidak bisa hanya diberi penjelasan secara normatif. ‘’Ini boleh, itu tidak boleh tanpa ada alasan yang rasional dan bisa dimengerti mereka,’’ tandasnya.

Untuk itu, terang dia, tidak perlu filter dalam mengatasi ekses negatif perkembangan ICT tersebut. Namun,tegas dia, bagaimana caranya mencerdaskan anak dengan urai-uraian yang logis, jernih mudah dimengerti,’’ tuturnya.

Karena itu, kata dia, cara mendidik anak dalam menyikapi dan menerima perkembangan kemajuan ICT itu harus berubah, tidak hanya normatif. Namun, bisa membuat anak didik kreatif. ‘’Tidak malah membunuh kreativitas anak didik,’’ papar dia.

Itulah perlunya pendidikan agama, kata dia, yang bisa menyentuh media. Sehingga, tidak sedikit-sedikit keluar fatwa pengharaman seperti pada facebook. Untuk itu dia mengimbau agar para ahli memasuki wilayah media tehnologi. Sebab, pendidikan Islam memang tidak mungkin untuk menutup diri dari perkembangan tehnologi itu sendiri.

Sementara itu, Dirjen Pendis Depag, Prof Dr Moh Ali, mengatakan bahwa lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Departemen Agama (Depag) sudah membuka diri terhadap setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai indikatornya dia menyebut pemanfaatan ICT.

''Bukan lagi hampir semua, tapi 100 persen lembaga pendidikan Islam yang ada di bawah binaan Depag sudah membuka diri seluas-luasnya terhadap perkembangan science dan tecnology. Bahkan, pemanfaatan ICT itu sudah lama diterapkan,'' kata dia.

Sebagai indikator, dia tunjukkan pemanfaatan fasilitas tehnologi informasi yang selama ini sudah dipakai di madrasah negeri dan beberapa madrasah swasta. Misalnya, laboratorium komputer, internet dan lain sebagainya yang menggunakan produk s Iptek. Itupun, tidak hanya pendidikan islam pada level perguruan tingginya. Namun, mulai dari madrasah ibtidaiyah hingga tasnawiyah dan aliyah.

Bahkan, pendidikan tinggi Islam seperti UIN Jakarta sudah menjain kerja sama dengan Kementrian Menkominfo dalam pemanfaatan ICT. Makanya, dia merasa heran jika ada yang menyarankan perlunya pendidikan Islam membuka diri terhadap perkembangan. Sebab, pendidikan Islam dikatakan sudah lama membuka diri pada perkembangan dan kemajuan Iptek.

Meski begitu, dia mengakui dan menyadari bila kebijakan membuka diri seluas-luasnya pada perkembangan itu bakal ada eksesnya. ''Ya, soal dampak pasti ada dari pemanfaatan ICT itu. Tapi, kami sudah mengantisipasi dengan memproteksi lewat agama. Sehingga bisa ditangkal dengan sendirinya oleh masing-masing anak,'' katanya.

Selain mengantisipasi ekses itu lewat agama, kata dia, juga menggunakan alat penyaring. Alat ICT yang dipakai di madrasah-madrasah itu sudah dilengkapi dengan alat proteksi dari hard ware. Sehingga, kalau ada anak atau siswa yang membuka situs-situs tidak bermanfaat, maka komputer yang digunakan akan langsung mati dengan sendirinya.

Kendati demikian, diakui dia, bila sampai saat ini masih belum semua madrasah memanfaatkan perkembangan ICT. Sebab, pemanfaatan ICT di madrasah swasta sangat tergantung pada kemampuan intitusi pendidikan yang bersangkutan. ‘’''Tapi, untuk madrasah negeri 100 persen sudah memanfaatkan ICT. Itu artinya mereka sudah membuka diri terhadap perkembangan Iptek,'' tegasnya.

Sedangkan swasta memang masih banyak. Sebab, jumlah sekolah negeri itu hanya sekitar 8 persen dari total madrasah di Indonesia yang mencapai sekitar 40 ribuan. Sementara 92 persennya atau sekitar 36 ribu merupakan madrasah swasta. Karena itu, dia berharap ada ke[pedulian dari semua kalangan agar anak-anak madrasah yang ada di desa-desa itu bisa memanfaatkan fasilitas ICT itu dengan baik.

Mengenai perlunya pendidikan madrasah membuka diri terhadap perkembangan Iptek itu, juga diakui pakar pendidikan, Prof Dr Arief Rahman. Dia mengatakan bila pendidikan di Indonesia akan baik jika membuka diri terhadap perkembangan ICT itu.

‘’Kalau madrasah menurut saya sudah membuka diri, meski masih belum terlalu terbuka menerima perkembangan. Itu karena madrasah ada sejarahnya, yakni untuk memperkuat pengetahuan dan agama,’’ katanya.

Karena itu, kata dia, untuk saat ini memang madrasah masih menata diri bahkan sedang membuka diri menerima perkembangan kemajuan Ict. Soal ekses negatifnya, diyakini dia, sudah ada saringannya.

Sedangkan yang berkaitan dengan lembaga pendidikan pesantren, dikatakan sangat tergantung pada pengelolanya. Alasan dia, pesantren itu merupakan pendidikan nonformal. Sehingga, pemerintah hanya bisa menghimbau agar membuka diri untuk menerima perkembangan dan kemajuan jaman. aji/bur/kpo

Red: Republika Newsroom
Republika OnLine, Senin, 05 Oktober 2009, 19:13 WIB

Source URL : http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/09/10/05/80241-lembaga-pendidikan-islam-tak-bisa-menutup-diri

Lanjut membaca “Lembaga Pendidikan Islam tak bisa Menutup Diri”  »»

Pendidikan Islam Harus Bangun Karakter

Bisa diwujudkan melalui penggabungan nilai agama dan kemanusiaan.

TANGERANG - Pendidikan Islam harus mampu membangun karakter yang berdasarkan nilai spiritualitas, semangat cinta bangsa, dan kemanusiaan. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat, menuturkan, ketiga hal itu merupakan inti dan tujuan penyelenggaraan pendidikan.

Namun, Komaruddin mengungkapkan, pendidikan Islam belum berhasil menggarap pembangunan karakter. "Mestinya, pendidikan bukan hanya menitikberatkan pada materi pelajaran," katanya saat membuka Konferensi Internasional Fethullah Gulen dengan tema The Gulen Model of Education di Ciputat, Tangerang Selasatan, Rabu (20/10).

Agar pendidikan Islam meningkat mutunya dan berhasil membangun karakter, perlu pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Ia yakin dengan bermodalkan hal itu kontribusi umat Islam bagi kelangsungan hidup manusia akan semakin diperhitungkan dunia.

Selain itu, menyiapkan para pendidik yang kompeten dan berkualitas menjadi hal penting lainnya yang ia tekankan. Tenaga-tenaga pengajar di lembaga pendidikan Islam mesti lulusan terbaik dari kampus-kampus yang ada sehingga akan menghasilkan alumni yang mampu bersaing.

Lebih lanjut, terlepas dari sejumlah kekurangan yang ada, ia menilai bahwa secara umum pendidikan Islam, termasuk di Indonesia, mengalami kemajuan. Buktinya, sekolah-sekolah Islam unggulan banyak bermunculan. "Kondisi tersebut didukung meningkatnya kajian Islam," katanya.

Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Amin Abdullah, mengemukakan bahwa pendidikan Islam harus mampu menggabungkan tiga hal penting, yaitu peningkatan kemampuan, pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan, serta pembentukan karakter. "Pendidikan butuh orientasi jelas," ujarnya.

Jika tidak, lembaga pendidikan Islam sulit mencetak kader agama yang memberikan konstribusi bagi umat manusia. Ia melontarkan kritik terhadap pendidikan Islam di Indonesia, yang dinilainya belum mengakomodasikan ilmu pengetahuan modern. Juga belum memperhatikan kepekaan anak didik terhadap masalah sosial, budaya, dan kemanusiaan.

Akibatnya, generasi-generasi muda tidak memiliki kepedulian sosial dan rasa tanggungjawab dalam memberikan solusi pemikiran dan karya nyata terhadap persoalan umat. Meski terdapat pondok pesantren, ujar Amin, namun pelaksanaan nilai luhur agama di lembaga dengan konsep boarding school itu belum maksimal.

Padahal, semestinya kesempatan menginap tersebut digunakan sebagai ajang penempaan disiplin dan eksplorasi keilmuan Islam dari berbagai disiplin. Amin mengatakan, berbeda dengan sekolah Gulen, Turki, misalnya, yang tidak hanya fokus pada pembelajaran agama, tetapi juga menekankan ilmu pengetahuan, budaya, sosial, dan kemanusiaan.

Teladan

Guru Besar Studi Agama dan Teologi Universitas Monash, Australia, Salih Yucel, memaparkan, dalam konsep Islam, pendidikan melibatkan tiga elemen yang disebut sebagai segi tiga pendidikan, yaitu orang tua, murid, dan guru. Segi tiga ini mempunyai peran dan keterkaitannys masing-masing.

Komunikasi antarketiga elemen ini sangat penting. Di samping memang, keberhasilan pendidikan terletak pada guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik sekaligus. Guru dituntut menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. "Nilai agama turut menyumbang keberhasilan pendidikan Islam," tuturnya.

Inilah yang melatarbelakangi pentingnya role model tentang konsep ideal pendidikan Islam. Penerapan nilai keislaman seperti yang diajarkan Nabi Muhammad merupakan visi pendidikan Islam. Yang meliputi kecerdasan, kepercayaan, keteladanan, kejujuran, dan ketaatan. cr1 ed: ferry kisihandi


Sumber : Republika, Kamis, 21 Oktober 2010

Lanjut membaca “Pendidikan Islam Harus Bangun Karakter”  »»

Pendidikan Karakter dari Guru Berkarakter

Pendidikan akhlak dan karakter harus dilakukan dengan kebiasaan.

Dering telepon berbunyi di rumah-rumah siswa SD Al-Hikmah Surabaya sesaat setelah azan Subuh berkumandang. Itu merupakan tugas tiap wali kelas mengawali kegiatan rutin sekolah.

Begitu jam masuk kelas akan tiba; kepala sekolah, wali kelas, dan guru sudah berdiri di depan sekolah menyambut siswa-siswanya dengan mengucap salam. Para siswa juga menyapa satu sama lain dan mengucap salam.

Aktivitas kemudian dilanjutkan di ruang kelas. Seorang anak memimpin doa untuk mengawali kegiatan di dalam kelas. Sebelum mulai aktivitas belajar mengajar, guru membangun diskusi ringan dengan siswa, dilanjutkan dengan berinfak (memberikan sumbangan sukarela untuk orang tidak mampu). Tiap siswa memasukkan uang infak ke dalam kotak amal yang ada di tiap kelas.

Sampai waktu istirahat siang hari, seluruh siswa dengan spontan berhamburan ke masjid di lingkungan sekolah untuk shalat Zuhur berjamaah. Setelah itu, siswa dengan tertib masuk ke ruang makan. Setiap hari, sekolah memang menyediakan makan siang.

Selain belajar, para siswa di sekolah ini juga melakukan kegiatan di luar kelas, antara lain olahraga, merawat tanaman, dan merawat binatang. Ada juga kegiatan yang terprogram (ekstrakulikuler), antara lain business day, cooking class, pameran lukisan, dan berbagi infak dengan sesama.

Percontohan

Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Al-Hikmah Surabaya, Abdul Kadir Baraja, mengatakan, yayasan yang dipimpinnya bertujuan mengedepankan lahirnya generasi berakhlakul karimah dan berprestasi akademis optimal.

Dia mengatakan, Al-Hikmah Surabaya adalah sekolah Islam berbasis pendidikan karakter. Hingga kini, keberadaan sekolah ini menjadi percontohan bagi penerapan pendidikan karakter di Surabaya. “Saya senang karena sekolah Islam menjadi panutan dalam pendidikan karakter,” ucapnya.

Lelaki paruh baya itu menyadari betapa pentingnya akhlak dan karakter yang baik perlu ditanamkan sejak dini. Karena itu, nilai-nilai akhlak dan karakter harus ditanamkan melalui kegiatan rutin harian. “Pendidikan akhlak dan karakter harus dilakukan dengan kebiasaan,” ujar Abdul Kadir di Surabaya, beberapa waktu lalu.

Menurut Abdul Kadir, akhlak dan karakter sudah tertanam pada diri siswa bila sudah mempunyai kesadaran berperilaku baik dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Dia mengatakan, terkadang siswa curhat kepada guru bahwa mereka yang selalu menasihati orang tua untuk shalat.

Itu karena di sekolah sudah ditanamkan akhlak dan karakter melalui pembiasaan dan kegiatan rutin. “Kalau anak sudah shalat tanpa disuruh, itu karakter,” kata pria berwajah Arab itu.

Dengan kesadaran berakhlak dan berkarakter baik, siswa memiliki tanggung jawab untuk menuntut ilmu dengan serius. Tak mengherankan, kata Abdul Kadir, sebagian besar lulusan siswa Al-Hikmah dapat masuk ke sekolah negeri favorit. “Kunci terpenting ada pada guru yang berkompeten,” kata dia.

Abdul Kadir mengungkapkan, biaya termahal dalam pengelolaan sekolah di Al-Hikmah Surabaya adalah pelatihan guru. Hal itu dianggap penting dilakukan untuk mendidik guru yang berkarakter.

Dari guru

Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Muchlas Samani, berpandangan senada. Menurut Muchlas, pendidikan karakter di sekolah harus dimulai dari guru yang berkarakter.

Muchlas mengungkapkan, pendidikan karakter di Indonesia sudah sangat mendesak, mengingat serentetan persoalan moral yang kerap terjadi di kalangan pelajar. Contohnya, tawuran, plonco, tidak sopan kepada guru, dan pergaulan bebas.

Karena itu, pendidikan karakter dapat menjadi kunci perbaikan persoalan tersebut. “Pendidikan karakter bukan barang baru. Implementasinya saja belum maksimal,” ujar Muchlas.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan (SKL-SP) Dasar dan Menengah, ditegaskan bahwa SKL-SP dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan.

Secara umum, kata Muchlas, lulusan satuan pendidikan dasar yang meliputi SD/SMP (sederajat) dan pendidikan menengah meliputi SMA/SMK (sederajat) bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan akhlak mulia.

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), jelas Muchlas, memberikan pendidikan karakter kepada para pendidik untuk mewujudkan agenda nasional tersebut. Setiap tahun, sebanyak 70 ribu guru akan diasramakan di perguruan tinggi negeri (PTN) guna mendalami pendidikan karakter.

Selain itu, dalam pola baru yang diterapkan tahun ini, para calon guru yang sudah lulus S1 harus mengikuti pendidikan profesi guru selama satu tahun.

Muchlas mengatakan, pemberian materi pendidikan karakter tidak bisa ditransfer seperti umumnya kuliah. Melalui sistem asrama, teori pendidikan karakter dapat secara langsung dipraktikkan secara terus-menerus. “Jadi, setahun penuh tinggal di asrama. Berbagai kebiasaan perilaku baik ditumbuhkan,” ujarnya.

Sebagai salah satu penggagas pendidikan karakter, Muchlas mengatakan, PTN yang akan menampung 70 ribu guru adalah perguruan tinggi yang mengadakan program pendidikan guru, seperti Unesa dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Sampai saat ini, ada 324 perguruan tinggi yang mengadakan program pendidikan karakter guru.
Program asrama, jelas Muchlas, diberikan melalui program beasiswa. “Setelah diasramakan, ada ikatan dinas sehingga guru dapat disebar di daerah yang kurang guru,” tuturnya.

Meskipun jumlah guru yang akan diasramakan hanya 70 ribu guru atau 2,5 persen dari jumlah guru sebesar 2,6 juta orang, diharapkan secara bertahap hal itu akan bermanfaat bagi pengembangan pendidikan karakter. Nantinya, dalam 10 tahun, akan ada 10 guru yang menjadi agen pendidikan karekter.

Sementara itu, pendidikan karakter di tingkat perguruan tinggi ditumbuhkan dengan budaya kampus. Memang, kata Muchlas, karakter itu harus ditumbuhkan melalui kebiasaan dan dibudidayakan, sebagaimana diterapkan di SD Al-Hikmah Surabaya. n c06, ed: burhanuddin bella


Sumber : Republika , Rabu, 25 Agustus 2010

Lanjut membaca “Pendidikan Karakter dari Guru Berkarakter”  »»

Siswa Baru di Tasikmalaya Disyaratkan Bisa Baca AlQuran

Kamis, 29 April 2010, 19:54 WIB

TASIKMALAYA--Siswa baru akan masuk sekolah pada tingkatan lebih tinggi SMP maupun SMA sederajat harus mampu membaca dan menulis ayat suci Al Quran sebagai salah satu syarat seleksi penerimaan masuk sekolah di Tasikmalaya. "Penerimaan siswa baru sekarang seperti tahun sebelumnya, yakni siswa baru harus bisa baca Al Quran," kata kepala Dinas Pendidikan, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Drs H Endang Suherman, Kamis.
Menurut dia, setiap sekolah swasta terutama negeri yang menggelar penyeleksian murid baru sudah dimbau, yakni selain menguji kemampuan ilmu dan pengetahuan kepada calon siswanya, juga harus ditanya soal kemampuan membaca dan menulis Al Quran. Seleksi tersebut sebagai upaya agar para siswa selain cerdas dalam ilmu dan pengetahuan pada umumnya, juga sebagai memperdalam ajaran agama Islam kepada generasi muda. "Kami harapkan siswa harus mampu membaca maupun menulis Al Quran, selain pintar dalam ilmu pendidikan formalnya," katanya.

Sementara itu kata dia, imbauan tersebut merupakan peraturan dari wali kota Tasikmalaya yang sudah berjalan pada tahun sebelumnya agar seluruh siswa sejak di taman kanak-kanak sudah diajarkan membaca dan menulis Al Quran. Ia menjelaskan, siswa yang sebelumnya pernah sekolah sambil pesantren atau sekolah agama dan memiliki berkas nilai dan bukti bisa baca dan tulis Al Quran maka pihak sekolah dapat langsung menerimanya tanpa harus diuji kembali.
Sedangkan siswa yang belum mampu membaca maupun menulis Al Quran, pihak sekolah harus memanggil orang tua siswa bersangkutan agar melakukan perjanjian untuk membina anaknya hingga bisa baca dan tulis Al Quran. Kata dia, pihak sekolah akan mengetahui siswa yang belum bisa baca Al Quran, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan belajarnya siswa bersangkutan akan lebih diperhatikan dengan bimbingan melalui pelajaran agama. "Cara itu untuk memperdalam keagamaan karena di Kota Tasikmalaya ini nuansanya islami," katanya.

Red: Krisman Purwoko
Sumber: ant

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/04/29/113652-siswa-baru-di-tasikmalaya-disyaratkan-bisa-baca-al-quran

Lanjut membaca “Siswa Baru di Tasikmalaya Disyaratkan Bisa Baca AlQuran”  »»

Tingkatkan Pendidikan Islam

Kamis, 29 April 2010 pukul 08:31:00

Eko Widiyatno,
Muhammad Bachrul Ilmi

Pemerintah dinilai kurang perhatian pada lembaga pendidikan Islam.


JAKARTA -- Mantan menteri pendidikan nasional, Yahya Muhaimin, mengatakan, secara umum kualitas lembaga pendidikan Islam belum merata. Cukup banyak lembaga pendidikan yang bisa bersaing dengan lembaga pendidikan umum dan masih banyak juga yang kualitasnya biasa saja.

''Jumlahnya juga tak sebanding antara lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan tidak,'' katanya di Jakarta, Rabu (28/4). Ia mencontohkan, Muhammadiyah memiliki ribuan lembaga pendidikan di Tanah Air, tetapi tidak semua menjadi sekolah unggulan.

Yahya mengatakan, dengan kondisi semacam ini, pengembangan lembaga pendidikan Islam oleh pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah bisa membantu meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam. Ia yakin, lembaga ini bisa menjadi bagian dalam pembangunan moral bangsa.

Apalagi, jelas dia, selama ini pertumbuhan lembaga pendidikan yang dikelola oleh sejumlah ormas Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Al Irsyad, cukup pesat. Diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas seluruh lembaga pendidikan itu.

Yahya menilai, selama ini pemerintah terlalu berkonsentrasi pada pengembangan kualitas pendidikan di sekolah negeri. ''Tak ada cukup perhatian dalam pengembangan pendidikan bagi sekolah swasta, terutama lembaga pendidikan Islam,'' ungkapnya.

Selain itu, ia menyatakan, dukungan pemerintah kepada guru lembaga pendidikan Islam swasta tak sebesar guru sekolah umum. Ini bisa ditunjukkan dengan minimnya dukungan pemerintah daerah terhadap guru madrasah. Ia menyatakan perlu ada solusi dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Imam Suprayogo, mengakui, pendidikan Islam memang terus mengalami peningkatan. Pemicunya, banyak orang tua menginginkan anak mereka tidak hanya memiliki pengetahuan umum, tetapi juga agama.

Orang tua, kata Imam, berharap anaknya menjadi manusia intelektual dan berakhlak. Mereka juga bangga anak-anaknya belajar di lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian, pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya saat ini menjadi solusi pendidikan alternatif bagi masyarakat.

Di sisi lain, Imam berharap, pemerintah memberikan pengakuan lebih besar kepada lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren. Ini bisa dilakukan dengan menerapkan progranm standardisasi sehingga alumni pesantren memiliki ijazah resmi dan bisa bersaing dengan lulusan sekolah mana pun.

''Ulama sering kita mintai nasihat dan fatwa, tetapi lembaga yang menghasilkan ulama tak diakui oleh negara,'' kata Imam. Menurut dia, ada tiga ukuran yang bisa digunakan pemerintah dalam memberikan pengakuan terhadap pesantren. Salah satunya adalah sejarah keberadaan pesantren.

Indikator ini bisa digunakan untuk mengetahui sejauh mana kiprah dan kontribusi pesantren sebagai lembaga pendidikan. Kedua, resonansi atau daya jangkau. Ketiga adalah kontribusi alumni pesantren kepada masyarakat.

Santri indigo

Secara terpisah, dalam pelatihan Santri Indigo di Pondok Pesantren Al Ittihaad, Karanglewas, Banyumas, Direktur Information Technology and Supply PT Telkom Indonesia, Indra Utoyo, menegaskan, santri yang menimba ilmu di pesantren saat ini tak identik dengan keterbelakangan.

Ia mengatakan, ini terbukti dari apresiasi para santri dalam acara yang digelar atas kerja sama PT Telkom Indonesia dengan Republika itu. Saat tanya jawab dalam pelatihan, kebanyakan santri sudah mengetahui banyak hal tentang dunia internet dan konten-konten yang ada di dalamnya.

ed: ferry
Sumber : http://koran.republika.co.id/koran/14/109821/Tingkatkan_Pendidikan_Islam

Lanjut membaca “Tingkatkan Pendidikan Islam”  »»

Menag: Madrasah Bukan Lembaga Kelas Dua

Senin, 29 Maret 2010, 14:45 WIB

JAKARTA – Menteri Surya Dharma Ali menyatakan madrasah bukan lembaga pendidikan kelas dua. Alasannya, banyak madrasah memiliki kualitas tak kalah dengan sekolah umum. Terlebih, lulusan madrasah memiliki kelebihan pengetahuan agama yang tidak dimiliki lulusan sekolah biasa. Hal itu mencakup madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah atau SMP, dan madrasah aliyah (MA) atau SMA.

‘’Banyak yang menilai madrasah adalah lembaga pendidikan kelas dua, tapi kalau melihat lebih dekat, banyak madrasah kualitasnya tak kalah dengan lembaga pendidikan lain..bahkan lulusan madrasan ada kelebihan agama,’’ katanya dalam konferensi pers usai mengunjungi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di MTS Negeri 3 Pondok Pinang, Senin, (29/3).

Surya menyebutkan, jumlah madrasah di Indonesia saat ini 40.848 unit, terdiri atas 23.519 unit madrasah ibtidaiyah (MI), 12.054 unit madrasah tsanawiyah (MTs) dan 4.687 madrasah aliyah (MA). Dari jumlah tersebut, 91,5 persen di antaranya berstatus swasta. ‘’Madrasah di tanah air jumlahnya banyak. Yang negeri hanya 8,5 persen dan yang 91,5 persen lahir karena inisiatif masyarakat,’’ katanya.

Banyaknya madrasagh swasta, menurut Surya, perlu mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Hal itu karena kelahiran banyak madrasah swasta lahir biasanya bukan karena orientasi bisnis tapi karena adanya kepedulian sebagian masyarakat untuk mencerdaskan bangsa bermoral. Mereka tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah, tapi pembiayaan mandiri. ‘’Karena itu, mutunya sangat bervarisasi karena sangat tergantung pada kekuatan pembiayaan masing-masing madrasah,’’ katanya.

Meski demikian, pemerintah terus berupaya agar kualitas seluruh madrasah swasta bisa terus ditingkatkan dan bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Red: siwi

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/03/29/108605-menag-madrasah-bukan-lembaga-kelas-dua

Lanjut membaca “Menag: Madrasah Bukan Lembaga Kelas Dua”  »»

Al-Farabi, Konsep Pendidikan Manusia Sempurna

Oleh: Dyah Ratna Meta Novi


Manusia sempurna adalah mereka yang mengetahui kebajikan secara teoretis dan menjalankannya dalam praktik keseharian.

Kajian filsafat telah lekat dalam kehidupan Al-Farabi. Cendekiawan Muslim yang hidup di abad ke-8 ini, pun menjelma menjadi seorang filsuf ternama di masanya. Dan kini, reputasinya tetap tak lekang oleh masa. Al-Farabi pun dikenal sebagai ahli matematika, logika, dan tata bahasa. Di sisi lain, pemikirannya menjangkau pula ranah pendidikan.

Ia meletakkan dasar-dasar pemikiran di bidang itu. Dalam pandangan Al-Farabi, pendidikan merupakan media untuk mendapatkan serangkaian nilai, pengetahuan, dan keterampilan praktis bagi individu dalam periode dan budaya tertentu. Tujuan akhirnya, membimbing individu untuk menuju kesempurnaan.

Sebab, manusia diciptakan guna mencapai kesempurnaan. Sementara, kesempurnaan tertinggi adalah kebahagiaan. Menurut Al-Farabi, manusia yang sempurna adalah mereka yang telah mengetahui kebajikan secara teoretis dan menjalankannya dalam praktik keseharian.

Pendidikan, menurut Al-Farabi, harus menggabungkan antara kemampuan teoretis dari belajar yang diaplikasikan dengan tindakan praktis. Kesempurnaan manusia, kata dia, terletak pada tindakannya yang sesuai dengan teori yang dipahaminya.

Ilmu tidak akan mempunyai arti kecuali jika ilmu itu dapat diterapkan dalam kenyataan dalam masyarakat. Jika tidak diterapkan maka ilmu itu tak berguna. Singkatnya, kata Al-Farabi, seseorang menjadi sempurna jika ia mempraktikkan ilmunya dalam tataran praktis.

Lebih lanjut Al-Farabi menyatakan, saat kebajikan teoretis dan moral berpadu dengan kekuasaan, lahirlah penghargaan masyarakat kepada individu itu. Saat kaum terpelajar mengambil tanggung jawab kepemimpinan politik, ia yakin mereka bisa menjadi panutan.

Sebab, kaum terpelajar memiliki kebajikan teoretis dan moral praktis. Menurut Al-Farabi, mereka menyatukan nilai-nilai moral dan estetika dalam menjalankan kepemimpinan politiknya. Kondisi dan perilaku seperti itulah yang mestinya dimiliki kaum terpelajar dan intelektual.

Dengan pandangannya yang seperti itu, Al-Farabi menekankan terwujudnya suatu kesempurnaan dalam ranah pendidikan. Yaitu, meleburnya pengetahuan intelektual dan perilaku yang saleh. Saat pemimpin politik tak berada di tangan kaum terpelajar, maka akan lahir bahaya besar.

Ini sangat beralasan, kata Al-Farabi, sebab seorang pemimpin tentu harus menjalankan kepemimpinannya dengan benar. Jadi, pendidikan itu sama seperti tubuh membutuhkan makanan dan kapal harus memiliki kapten. Menurut Al-Farabi, para pemimpin politik harus memiliki keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu wilayah yang dipimpinnya. Tapi, kerja para pemimpin politik mestinya tak terbatas pada organisasi dan manajemen wilayah.

Mereka harus mampu mendorong orang saling membantu dalam kebajikan dan mengatasi kejahatan. Tak hanya itu, jelas Al-Farabi, mereka juga harus menggunakan keahlian politiknya untuk melindungi praktik kebajikan. Jadi, wilayah yang dipimpinnya sarat kebajikan.

Al-Farabi mengungkapkan, di antara karakteristik pemimpin politik yang harus ada adalah mampu dimintai pendapat. Dengan kata lain mereka mempunyai kapasitas intelektual untuk memberi solusi yang adil dan bijak.

Tingkat keamanan suatu wilayah, menjadi cerminan keseimbangan moral. Ketika perilaku moral masyarakat menurun, kenyamanan wilayah itu mengalami gangguan. Jadi, jelas Al-Farabi, terciptanya moral yang baik juga merupakan bagian mendasar dari penyelenggaraan pendidikan.

Al-Farabi menyimpulkan, pendidikan yang berhasil sangat berkorelasi dengan kondisi moral yang baik. Terkait soal moral ini, ia mendefenisikan moral sebagai keadaan pikiran tempat manusia melakukan perbuatan yang baik. Juga, memiliki sifat etis atau rasional.

Selain mengaitkan pendidikan dengan kepemimpinan politik dan kondisi moral masyarakat, Al-Farabi juga menegaskan pembuatan hukum pun memiliki kaitan erat dengan pendidikan. Ia menilai bahwa pembuat hukum juga bisa dianggap sebagai penguasa.

Terkait masalah hukum, Al-Farabi mengatakan, hukum harus mempunyai fungsi pendidikan. Artinya, pembuat hukum harus taat hukum. Dengan demikian, menaati hukum bukan hanya diwajibkan kepada masyarakat baik awam maupun intelektual.

Di sisi lain, pembuat hukum juga mestinya merupakan figur-figur yang memiliki moral terpuji. Menurut Al-Farabi, pembuat hukum harus terikat dengan hukum yang dibuatnya, sebelum mereka mengharapkan orang lain menaati dan menjalankan hukum yang dibuatnya itu.

Masyarakat, jelas Al-Farabi, tak akan mengikuti hukum jika para pembuat hukum sendiri mengabaikannya. Singkatnya, hukum memiliki fungsi pendidikan karena mengarah pada upaya penanaman kebajikan di dalam masyarakat.

Untuk tujuan itu, ungkap Al-Farabi, para pembuat hukum harus telah mendapatkan pelatihan sejak dini dalam urusan negara dan tujuan pembuatan hukum harus sesuai ketentuan Allah SWT. Menurut dia, para nabi merupakan perintis praktik hukum.

Sedangkan fungsi khalifah, jelas Al-Farabi, adalah memainkan peran pendidik yang sebelumnya dilakukan oleh para nabi. Dalam pemikirannya tentang pendidikan, ia pun menekankan agar kaum terpelajar tak hanya berdiam di menara gading.

Mestinya, mereka tak terbuai oleh pemikiran-pemikiran yang tak membumi. Menurut Al-Farabi, mereka mestinya mampu mengamalkan segala hasil pemikirannya untuk memecahkan masalah dan mewujudkan kemajuan bagi masyarakatnya, di tempat mereka tinggal dan hidup.

Tak heran jika Al-Farabi menyatakan, kesempurnaan teoretis dan praktik dari pengetahuan yang dimiliki seseorang hanya bisa diperoleh dalam masyarakat. Sebab, kehidupan di suatu masyarakatlah yang bisa membuat seseorang mempraktikkan ilmunya.

Bila kaum terpelajar memutus sama sekali kaitan dengan masyarakat dan berada di luar mereka, ujar Al-Farabi, maka kemungkinan mereka hanya belajar untuk menjadi sosok yang liar tanpa kendali. Dalam konteks ini, ia ingin mewujudkan masyarakat ideal melalui pendidikan.

Al-Farabi memasukkan pula seni sebagai salah satu mata pelajaran yang harus diajarkan dalam proses pendidikan. Ia menilai, kesempurnaan dalam teori dan praktik seni merupakan salah satu ekspresi kebijaksanaan. Sebab, ungkap Al-Farabi, orang bijak adalah mereka yang sangat mahir dalam bidang seni dan mencapai kesempurnaan di dalamnya. Ia menambahkan, pendidikan juga harus mampu menggali bakat alami yang dimiliki seseorang.

Optimalisasi indera juga mendapatkan perhatian Al-Farabi. Bukan tanpa alasan ia mengatakan hal demikian. Menurut Al-Farabi, indera merupakan perangkat awal menangkap ilmu pengetahuan. Lalu, pengetahuan itu diubah menjadi konsepsi intelektual melalui imajinasi.

Menurut Al-Farabi, jiwa memahami apa pun yang mengandung unsur imajinasi. Ia menjelaskan, meski indera berkaitan dengan pengetahuan, namun indera hanya salah satu instrumen untuk menyerap pengetahuan. Akal manusialah yang memiliki potensi pemahaman. ed: ferry


Metode Pengajaran Al-Farabi

Bagi Al-Farabi, pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu. Tanpa pendidikan, seseorang tak dapat mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan hidup. Dengan demikian, pendidikan harus tersedia bagi semua orang tanpa memandang strata sosial mereka.

Namun, metode pengajaran dalam pendidikan harus disesuaikan menurut kelompok tertentu. Al-Farabi mengatakan, ada dua metode dasar pendidikan. Pertama adalah metode yang disesuaikan untuk rakyat biasa dengan langkah persuasif.

Menurut Al-Farabi, metode persuasi merupakan metode membujuk pendengar dengan hal-hal yang logis dan memuaskan pikirannya tanpa mencapai kepastian. Bujukan akan tercapai ketika pendengar melakukan hal-hal yang dia yakini adalah benar.

Dalam praktiknya, metode persuasif dapat dilakukan melalui pidato dan kegiatan bersama-sama antara guru dan murid. Metode persuasif cocok untuk mengajarkan mata pelajaran seni dan kerajinan.

Sedangkan, metode kedua adalah demonstratif. Pengajaran dengan metode kedua ini dapat dilakukan melalui pidato. Dengan metode ini, jelas Al-Farabi, guru berpidato untuk menerangkan mata pelajaran yang diajarkannya, seperti mengajarkan teori-teori tentang kebajikan dalam masyarakat.

Selain itu, Al-Farabi juga mengikuti model yang pernah diajarkan oleh filsuf Yunani, Plato. Ia menggunakan metode dialog atau perdebatan. Ia menekankan pula pentingnya diskusi dan dialog dalam pengajaran. Dalam konteks ini, ia memperkenalkan dua hal baru, yaitu argumen dan wacana.

Metode wacana dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ilmiah tentang suatu hal. Lalu, orang-orang akan didorong untuk memecahkan masalah ilmiah tersebut. Sedangkan, metode argumen digunakan untuk memenangkan debat atas lawan bicara.

Bahkan, metode ini juga bertujuan agar lawan bicara memercayai gagasan yang sebelumnya mereka tolak. Al-Farabi mengungkapkan, metode argumen cocok untuk mengajar orang-orang yang keras kepala. Untuk mengajar masyarakat umum, sebaiknya gunakan metode yang paling dipahami. Al-Farabi menuliskan semua metode pengajaran tersebut dalam bukunya yang berjudul Al-Alfaz. meta, ed:ferry

Sumber : http://republika.co.id/koran/36/98747/Al_Farabi_Konsep_Pendidikan_ Manusia_Sempurna

Republika , Selasa, 29 Desember 2009

Lanjut membaca “Al-Farabi, Konsep Pendidikan Manusia Sempurna”  »»

SKB Momentum Pembenahan Madrasah

Kualitas pendidikan madrasah diharapkan bisa sejajar dengan sekolah umum.

Rabu, 25 November 2009 pukul 12:33:00

Dyah Ratna Meta,
Rahmat Santosa


JAKARTA -- Sejumlah tokoh pendidikan dan agama menyambut baik rencana penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait pengelolaan pendidikan madrasah dan keagamaan. Kebijakan itu dinilai sebagai langkah tepat sebagai upaya pembenahan dan peningkatan kualitas pendidikan di madrasah-madrasah.

Pakar pendidikan, Arief Rachman, mengatakan, dengan adanya SKB Tiga Menteri antara Mendagri, Menag, dan Mendiknas, madrasah akan menerima bantuan yang dibutuhkan. Dengan demikian, mutu madrasah diharapkan bisa sejajar dengan sekolah umum.

Saat ini, menurutnya, fokus dari madrasah sebaiknya mempercepat proses menuju kesetaraan dengan sekolah umum. Hal ini dimaksudkan agar siswa madrasah memiliki kesempatan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan ke universitas.

''Kualitas sumber daya guru madrasah juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan metodologi. Sehingga, madrasah bisa menjadi kekuatan penopang pendidikan sekolah umum,'' ujarnya kepada Republika, Selasa (25/11).

Dia berpendapat, sebenarnya madrasah memiliki nilai lebih dibanding sekolah umum, yakni di bidang pendidikan agama. Aspek ini terbukti telah berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa. ''Maka itu, peran madrasah memang harus diperkuat,'' kata dia.

Meskipun nantinya mendapat bantuan yang sama dengan sekolah umum dari pemda, Arief menggarisbawahi agar madrasah jangan kehilangan identitas yang menitikberatkan pada pendidikan agama tadi. ''Nama madrasah juga harus tetap digunakan,'' tuturnya.

Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, memiliki harapan senada. ''Yang penting adalah madrasah bisa menyejajarkan kualitasnya dengan sekolah-sekolah umum,'' tegas Kiai Hasyim.

Terkait bantuan pemda kepada madrasah, dia mengingatkan bahwa kemampuan masing-masing daerah tidaklah sama. Ada daerah yang mampu bahkan kaya, namun ada pula yang terbatas anggarannya.

Oleh karena itu, setelah SKB terbit, Kiai Hasyim meminta pemerintah pusat tidak lepas begitu saja dalam mengelola madrasah. ''Tetap harus ada dukungan pemerintah pusat. Selain soal kebijakan, tentunya juga dana,'' tambahnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia (Rabithah Ma'ahidil Islamiyah/RMI), Mahmud Ali Zein, mengakui, walau madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan yang penting di daerah-daerah, namun hingga kini belum mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah.

Sebenarnya, ujar Mahmud, PP No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan telah mengatur tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendidikan madrasah dan keagamaan. Akan tetapi, kebijakan itu kurang teraplikasi, antara lain, karena kurang tegasnya pemerintah.

''Pemda menilai madrasah bukan urusan daerah. Nah, SKB Tiga Menteri diharapkan dapat mendorong pemda untuk lebih peduli dan ikut serta mengelola madrasah,'' ujar dia.

Adapun bantuan yang diharapkan, bisa dalam bentuk pembangunan fisik madrasah, bantuan fasilitas pendidikan, buku-buku pelajaran, maupun insentif bagi guru madrasah.

Intinya, urai Mahmud, bantuan itu sama seperti yang diberikan kepada sekolah-sekolah umum sehingga diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap madrasah. ''Oleh karenanya, kami berharap SKB segera diterbitkan,'' tegas Mahmud lagi.

Tak hanya pemda, Ketua PP Muhammadiyah, KH Yunahar Ilyas, juga menginginkan agar peran swasta ditingkatkan dalam mengelola madrasah. Ini mengingat banyaknya madrasah yang dikelola swasta atau yayasan.

Pada bagian lain, terkait rencana penerbitan Peraturan Menteri yang akan mengatur ujian nasional bagi pesantren, Yunahar meminta agar pemerintah lebih cermat dan berhati-hati.

‘’Jangan lantas mengorbankan pola atau ciri khas pendidikan pesantren. Harus ada jalan tengah,’’ tandas Yunahar. ed: ali rido

Lanjut membaca “SKB Momentum Pembenahan Madrasah”  »»

Cegah Terorisme dengan Ajaran Agama yang Benar

Peran keagamaan perlu dilakukan untuk mencegah terorisme.

Ketua PBNU Prof. Dr. Masykuri Abdillah

By Republika Newsroom
Jumat, 20 November 2009 pukul 09:33:00

JAKARTA -- Ormas Islam harus berperan dalam memcegah munculnya ekstremisme dan terorisme. Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Masykuri Abdillah, ormas Islam bisa melakukannya dengan memberi pemahaman yang benar tentang agama kepada masyarakat, khususnya umat Islam.

Masykuri menyatakan, peran ormas Islam memang sangat diperlukan. Sebab, dalam aksi teror, ada isme yang mendasarinya. ''Isme ini tak bisa dicegah oleh polisi. Ini harus diatasi dengan peran keagamaan yang dilakukan, misalnya oleh NU dan Muhammadiyah. Sebab, isme ini menyangkut ideologi,'' katanya di Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Masykuri, ormas Islam harus menjelaskannya kepada masyarakat agar pemahaman ajaran agama yang keras tidak perlu diikuti. Ini tugas NU dan Muhammadiyah untuk membuat masyarakat sadar. ''Kalau ada ceramah yang nadanya keras, konsultasikan atau informasikan ke ulama terdekat,'' ujarnya.

Masykuri berharap, ormas Islam mampu memainkan perannya dalam menciptakan situasi yang kondusif agar tak muncul ekstremisme dan terorisme. ''Ormas Islam diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi umat, mengembangkan komunitas, dan mendorong pemerintah membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat.''

Kebijakan semacam itu bisa menghapus kemiskinan dan pengangguran yang menjadi salah satu pemicu lahirnya terorisme. Masykuri menambahkan pentingnya International Workshop, Raising Awarness of The UN Global Counter-Terrorism Strategy Among Civil Society in Southeast Asia, yang digelar PBNU dan Center on Global Couterterrorism Cooperation.

Kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta pada 18-19 November itu mendorong masyarakat madani untuk ikut mencegah terorisme. Namun, Masykuri menyatakan, ada hal penting yang harus dilakukan ormas Islam setelah penyelenggaraan workshop itu, yaitu merumuskan dan menjalankan action plan.

Salah satunya, kata Masykuri, adalah melakukan dialog dengan pelaku teror yang mendekam di tahanan. Ia yakin, dialog agama dengan cara yang bijaksana akan efektif bisa mencegah mereka melakukan tindakan yang sama. ''Jangan vonis mereka salah. Rencana ini sedang kami rumuskan, sedikit demi sedikit,'' katanya.

Sudah lama
Secara terpisah, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan, sebenarnya Muhammadiyah dan NU telah lama menyuarakan Islam rahamatan lil alamin atau Islam moderat. Itu telah menjadi arus utama. ''Langkah ini telah dilakukan, baik oleh Muhammadiyah, NU, maupun ormas Islam lainnya,'' katanya.

Namun, jelas Haedar, gerakan terorisme dan gerakan yang mengusung kekerasan itu malah lebih keras menggema di masyarakat. Padahal, mereka merupakan kelompok kecil dalam masyarakat. Ia mengatakan, kelompok ini muncul karena adanya pemicu, yaitu kondisi yang bertentangan dan ketidakadilan di tingkat dunia.

Menurut Haedar, kondisi itu memicu kelompok tertentu yang melakukan aksi kekerasan atas nama agama untuk menghadapi situasi tersebut. Gerakan ini bisa mengatasnamakan agama atau gerakan sosial lainnya. Ia menyatakan, ormas Islam dan agama lainnya memang harus terus bergerak untuk mencegah terjadinya terorisme ini.

Haedar mengatakan, ormas Islam tak boleh putus asa untuk terus memberikan pencerahan kepada masyarakat. ''Ormas Islam bisa tetap berjalan di jalan yang selama ini dilakukannya, yaitu jalan dakwah. she/fer

Gambar : nu.or.id

Lanjut membaca “Cegah Terorisme dengan Ajaran Agama yang Benar”  »»

Hasyim : Atasi Terorisme dengan Pendidikan Agama

By Republika Newsroom
Rabu, 18 November 2009 pukul 15:06:00

JAKARTA--Terorisme yang kian marak di beberapa negara sebenarnya bisa diatasi dengan pendidikan keagamaan. Tak hanya itu pendidikan agama tersebut juga harus dibarengi dengan penguatan yang didukung oleh pemerintah.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), KH Hasyim Muzadi, usai membuka International Workshop, Raising Awarness of The UN Global Counter-Terrorism Strategy Among Civil Society In Southeast Asia di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Hasyim, ada dua hal pokok yang dihadapi dalam terorisme. Pertama teror dan yang kedua isme. Teror, lanjut Hasyim, harus dihadapai dengan intelijen, teritori, punishment dan juga attack atau serangan-serangan yang diperlukan. "Yang ini sudah dilakukan Indonesia," katanya.

Isme, imbuh Hasyim, tidak bisa menggunakan cara-cara tersebut namun harus menggunakan beberapa hal. Pertama, sistem pendidikan keagamaan yang menjamin tidak timbulnya teror yang berkarakter agama. Dan ini kuncinya adalah keseimbangan dari ilmu-ilmu tentang akidah islam untuk disatukan kembali.

"Jadi intinya keseimbangan antara hukum formal dan hukum islam. Penggabungan antara ilmu fiqih, missionary atau dakwah, tasawuf yang bicara masalah etika dalam islam, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," jelas Hasyim.

Hasyim menuturkan jika keempat pendidikan ini digabung dalam kehidupan akan menghasilkan moderasi. "Dan hal-hal tersebut memang harus disatukan," tandasnya.

Sistem pendidikan seperti ini, kata Hasyim, sudah dilakukan NU di pesatren-pesantren. Buktinya lebih dari 11 ribu pesantren di Indonesia yang milik NU, tidak ada yang terlibat terorisme.

Hasyim menambahkan, setelah pemikiran-pemikiran moderat ini lahir perlu ada enpowering atau penguatan. Penguatan ini termasuk perlindungan dari negara kepada pemikiran-pemikiran yang moderat itu.

Namun sayangnya, kata Hasyim, dukungan dari pemerintah hingga saat ini masih minim. Menurut Hasyim, pesantren itu hanya dipuji-puji sekali saja ketika hendak dilaksanakan pemilu, tapi dia tidak ada enpowering terhadap pesantren itu secara konkret.

"Padahal kalau dibesarkan baik dalam pesantrennya maupun sistem pendidikannya secara nasional akan menghasilkan co existance, multi existance dan pro existensi dalam lintas agama dan sistem pendidikan," katanya.

Hasyim menuturkan, ia tidak pernah percaya bahwa isme dalam terorisme ini dapat dihadapi dengan liberalisme atau ekstrimisme. Sebab, kata Hasyim, liberalisme itu justru akan memancing orang-orang untuk melakukan perlawanan karena takut kerusakan agamanya. Sedangkan fundamentalisme tentu adalah awal dari ekstrimisme yang ujung-ujungnya akan melahirkan teror maka harus ada enpowering dari moderat.

"Ini yang diperlukan di Indonesia bukan hanya NU diajak kerjasama tapi bagaimana pemikiran-pemikiran moderasi itu diperkuat dengan sistem kenegaraan," katanya.

Hasyim juga membantah apa yang dikatakan dunia bahwa terorisme selalu berkarakter agama. Ia menyatakan tidak semua benar, banyak faktor-faktor non agama yang diagamakan atau faktor-faktor agama yang memancing umat beragama untuk bentrok kemudian dilihat sebagai bentrok agama. "Maka antara pendidikan agama yang moderat dengan policy global harus disatukan," ujarnya.

Sementara itu, Co-Director, Center on Global Counterterroris Cooperation (Washington DC), Alistair Millair, mengatakan dasar dari workshop tentang strategi memerangi terorisme ini sesuai dengan apa yang disepakati oleh pihak Majelis Umum (MU) PBB. Kesepakatan hampir semua negara termasuk negara-negara Asia Tenggara tentang bagiamana mengatasi masalah terorisme. Workshop ini diikuti oleh 90 peserta Civil Society Organizaions dari negara-negara Asia Tenggara antara lain Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Cambodja.

Ia menambahkan ada empat pilar utama yang merupakan perluasan wacana tentang counter terrorism dari strategi global PBB. Pertama, tindakan-tindakan untuk mengatasi kondisi yang kondusif terhadap menyebarnya terorisme, kedua pendekatan untuk mencegah dan memerangi terorisme, ketiga capacity building dan keempat menjamin penegakan hak-hak asasi manusia dan jaminan hukum yang adil.

Ia juga mengaku bangga dan menghargai upaya-upaya terutama kerjasama dengan NU karena sebagai anggota civil society organization untuk memerangi terorisme sudah kelihatan. Dia juga berharap agar kerjasama ini akan berkembang lebih luas, terutama dalam organisasi kemasyarakatan di Asia Tenggara. Dan melihat awal yang bagus di Jakarta ini. she/kpo

Lanjut membaca “Hasyim : Atasi Terorisme dengan Pendidikan Agama”  »»

PTAI Maju di Satu Sisi, Mundur di Sisi Lain

By Republika Newsroom
Rabu, 04 November 2009 pukul 16:39:00

SURAKATA--Kondisi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Indonesia bisa dikatakan secara keseluruhan mengalami kemajuan. ''Namun pada sisi lain juga ada kekurangan, stagnan bahkan mengalami kemunduran. Sehingga harus ada pembenahan-pembehanan yang dilakukan untuk PTAI ini,'' tegas KH Masykuri Abdillah, Ketua PBNU pada rangkaian Annual Conference on Islamic Studies ke-9 di Surakarta, Rabu (4/11).

Dicontohkan kiai Maskuri bahwa untuk sisi limu-limu umum seperti filsafat, solilogis, psikologis dan lainnya, bisa dikatakan ada kemajuan. ''Namun pada sisi ilmu atau pengetahuan normatif keagamaan, bisa dikatakan jalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran,'' kata kiai Masykuri yang mantan Pembantu Rektor I di UIN Jakarta.

Pasalnya, menurut kai Masykuri, banyak PTAI yang mengejar ketrampilan mahasiswa atau skill anak didiknya agar bisa diterima di pasar kerja. ''Nah, karena mengejar itu, maka porsi untuk ilmu keagamaan normatif terkurangi,'' katanya. Sehingga menurutnya, banyak mahasiswa yang justru tidak bisa berbahasa Arab atau tidak bisa membaca Alquran.

Selain itu, menurutnya, ini juga disebabkan dari pendidikan madrasah yang dienyam mahasiswa di PTAI. ''Kalau dulu madrasah banyak diberikan pengetahuan atau ilmu keagamaan, namun dalam sepuluh tahun terakhir ini khan terjadi perubahan yang kemudian mengurangi porsi ilmu keagamaan tadi,'' katanya. Jadi memang bisa dikatakan di satu sisi PTAI mengalami kemajuan, di sisi lain mengalami kemunduran. Ini perlu dilakukan pembenahan,'' tegasnya. osa/ahi

Lanjut membaca “PTAI Maju di Satu Sisi, Mundur di Sisi Lain”  »»

Depag Selenggarakan Program Dual Mode System

By Republika Newsroom
Kamis, 15 Oktober 2009 pukul 14:36:00

JAKARTA--Dalam rangka menuntaskan sertifikasi bagi para guru di lingkungan Departemen Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan program dual mode system agar para guru memperoleh peningkatan kualifikasi sarjana strata satu (S1).

"Ini merupakan program darurat. Begitu sertifikasi tuntas, maka program langsung tutup," kata Dirjen Pendidikan Islam Prof Dr Mohammad Ali dalam siaran pers, saat meluncurkan program Dual Mode System untuk para guru di lingkungan Depag Jakarta, Kamis (15/10). Diharapkan, katanya, sertifikasi guru di Depag dapat dituntaskan pada tahun 2014.

Menurut Dirjen Pendis, program ini untuk membantu guru-guru yang belum berkualifikasi S1, karena itu bukan sebagai program permanen. Pasalnya, program pendidikan tarbiyah sudah cukup, apalagi jumlah mahasiswa pendidikan agama Islam mencapai 350 ribu orang.

Ia mengatakan, dalam pelaksanaan program ini perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN) yang ditetapkan sebagai penyelenggara tidak boleh secara langsung merekrut mahasiswa, namun melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui tangan- tangannya baik di Kanwil maupun Kandepag. Penetapan PTAIN sebagai pelaksana program bertujuan agar ada jaminan kualitas bahwa program ini terselenggara dengan baik dan tepat sasaran.

Selain itu mahasiswa peserta program menggunakan modul Belajar Jarak Jauh. "BBJ ini tidak sama dengan kelas jauh. Kalau kelasa jauh kuliah asal-asalan, bahkan tidak pernah kuliah, tiba-tiba ujian, ini pelacuran sama dengan sampah perguruan tinggi," urai Ali. Selain dengan modul, mahasiswa juga diharuskan kuliah tatap muka dengan dosennya di titik-titik yang ditentukan.

Menurut Ali, BBJ dibolehkan sesuai undang-undang, tetapi baru perguruan tinggi terbatas misalnya Universitas Terbuka. "Jadi kita harus urus izin, tapi pemerintah tidak sembarang urus ijin," imbuhnya.

Pada tahun 2009 ini, kuota peserta pada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam seluruhnya berjumlah 10.000, terdiri dari 8.217 guru madrasah ibtidaiyah dan 1.783 guru pendidikan agama pada sekolah (PAIS) sekolah dasar. pur

Lanjut membaca “Depag Selenggarakan Program Dual Mode System”  »»

Penjaminan Mutu UIN Suka Yogyakarta Diakui Dunia

By Republika Newsroom
Senin, 12 Oktober 2009 pukul 17:19:00

YOGYAKARTA -- Penjaminan mutu yang telah dilaksanakan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta telah diakui dunia. Hal ini ditandai dengan diserahkan sertifikat ISO 9001:2008 dari TUV Rhinland Jerman. Sertifikat diterima Rektor UIN Suka, Prof Dr HM Amin Abdullah dalam Rapat Senat Terbuka dalam rangka mensyukuri kelahiran UIN Suka ke 58 di Yogyakarta.
Sedang untuk menambah wawasan para dosen dan mahasiswa pascasarjana UIN, serta mempertahankan mutu dosen sesuai ISO, Senin (12/10), dilakukan Kuliah Umum yang diisi oleh Grand Mufti Suriah Syech Ahmad Badr al-Din Hassoun. Dalam kesempatan tersebut Hassoun membahas tentang pemahaman makna Islam yang rahmatan lil 'alamin. Islam bertuhan satu yakni Allah SWT.

Ia mengatakan syari'at yang dibawa para Nabi dan Rosul berbeda-beda tergantung kebutuhan zaman di kehidupan Nabi atau Rosul pada waktu itu. Syari'at yang di bawa Nabi Adam, Ibrahim, Nuh, Isa, Musa, Muhammad dan sebagainya berlainan. Sampai sekarang penafsiran terhadap Alquran dan al-Hadist tetap berbeda-beda. Bahkan terkadang bertentangan dalam menafsirkan. Misal, Sunni dan Syiah saja sudah sangat berbeda dalam menafsirkan Alquran dan al-Hadist.
Terkait dengan ISO, Amin Abdullah menjelaskan bahwa UIN Suka sudah melaksanakan penjaminan mutu selama tiga tahun. Hasil kerja keras ini telah berhasil mendapat pengakuan pihak eksternal.
''Setelah melalui proses evaluasi yang panjang, perbaikan dan penyempurnaan, akhirnya tujuh fakultas: Adab, Dakwah, Syariah, Tarbiyah, Ushuluddin, Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, serta Pusat Administrasi Universitas berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 dari Lembaga Internasional TUV Rheinland Jerman,'' kata Amin Adullah bangga.
Namun Amin masih berharap agar dalam waktu singkat Program Pascasarjana, Unit Pelayanan Teknis (UPT), Perpustakaan, Labotorium Terpadu dan Pusat Bahasa, Budaya dan Agama memperoleh sertifikasi yang sama. ''Ini sebagai kado ulang tahun UIN ke 58,'' katanya.
Penyerahan sertifikat, lanjut Amin, bukan puncak implementasi dari penjaminan mutu. Namun merupakan momentum awal dan penting untuk tetap committed kepada kualitas dalam memberikan layanan pendidikan. ''Kita harus semakin baik memberikan layanan kepada mahasiswa kita, mereka adalah main customer,'' tandasnya.
Prestasi ini, kata Amin, diperoleh dengan kerja keras semua pihak dan biaya yang tidak sedikit. Serangkaian kegiatan yang menguras energi telah dilakukan sehingga diperoleh sertifikat ISO.

Dengan diperolehnya sertifikat ISO ini, perbaikan penjaminan mutu UIN Suka tidak boleh berhenti. Namun harus terus dilakukan atau continuous improvment dengan menjalankan prosedur, plan, do, check and action (PDCA).
Di bagian lain, Hassoun yang pernah mendapat Doktor Kehormatan dari UIN Suka ini menambahkan penafsiran syari'at yang berbeda-beda ini sampai menyebabkan pertentangan keras. Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah membuat non Muslim menganggap Islam itu picik. Padahal yang picik adalah para penganutnya, bukan nilai-nilai Islam itu sendiri.
Karena itu, pemeluk Islam diharapkan, meskipun berbeda-beda dalam syari'at, hendaknya mempunyai pemaknaan yang sama tentang rahmatan lil 'alamin. Bahwa Islam itu membawa rahmat bagi seluruh alam yaitu alam manusia (dengan berbagai macam agama dan jalan hidupnya), alam malaikat, alam jin, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan dan keseluruhan ciptaan Illahi. hep/pur 

Lanjut membaca “Penjaminan Mutu UIN Suka Yogyakarta Diakui Dunia”  »»

Perda Pendidikan Agama Akhirnya Disahkan

By Republika Newsroom
Kamis, 06 Agustus 2009 pukul 13:53:00

SUKABUMI — Setelah sempat dimentahkan, rancangan peraturan daerah (Raperda) Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Rabu (5/8). ''Perda tentang Pendidikan Keagamaan sudah disahkan beberapa hari jelang berakhirnya masa bakti anggota DPRD 2004-2009,''ujar Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Abdul Muis yang terpilih kembali menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi periode 2009-2014

Keberadaan perda tersebut jelas dia diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan kesadaran warga Sukabumi dalam mendalami masalah keagamaan. Namun, diakui Muis, dua klausul penting akhirnya dicabut dalam Perda tersebut. Pasalnya jelas dia sejumlah Fraksi seperti Partai Golkar dan PDIP menolak rancangan tersebut.

Kedua klausul tersebut jelas Muis adalah kewajiban anak-anak untuk bersekolah di MD sebagai syarat untuk melanjutkan sekolah ke tingkatan SMP. Selain itu jelas dia klausul untuk mewajibkan setiap calon pengantin untuk melampirkan ijazah MD untuk syarat menikah pun turut dicabut.

''Ketentuan itu sudah dicabut karena dinilai memberatkan masayarakat,''tandas Muis. Dalam perda tersebut lanjut dia anak-anak hanya didorong untuk belajar di MD dan tidak ada kewajiban untuk sekolah di MD.

Pemerintah sambung Muis diharuskan untuk memfasilitasi anak-anak dalam mendalami pendidikan keagamaan. Sebelum dikeluarkannya perda tersebut lanjut dia Bupati Sukabumi telah mengeluarkan ketentuan wajib belajar di MD dalam bentuk peraturan bupati (Perbup).

Bupati Sukabumi, Sukmawijaya menambahkan Perda tentang kewajiban belajar agama disahkan untuk melandasi pendidikan dasar agama anak-anak di Kabupaten Sukabumi. Masyarakat jelas Sukmawijaya dapat mencari pengetahuan agama di masjid, pondok pesantren (Pontren) dan lain sebagainya.

Ia mengungkapkan sebenarnya Bupati telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2006 tentang kewajiban anak-anak sekolah di MD. Namun lanjut Sukmawijaya pihaknya berharap ketentuan tersebut tidak hanya didukung oleh Bupati melainkan oleh para anggota dewan. (rig/itz)

Lanjut membaca “Perda Pendidikan Agama Akhirnya Disahkan”  »»

Tingkatkan Pendidikan Islam

Mestinya, pendidikan Islam unggul di negeri ini.

Republika, Sabtu, 24 Oktober 2009

JAKARTA -- Umat Islam memiliki sejumlah harapan terhadap Menteri Agama (Menag) yang baru, Suryadharma Ali. Menag baru diharapkan mampu mewujudkan kemajuan, terutama dalam pelayanan haji, pendidikan Islam, dan kegiatan dakwah.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amidhan, menyatakan, perbaikan dan peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan haji tentu merupakan salah satu tugas menag baru. ''Kami juga berharap ada peningkatan dakwah kepada umat sampai ke pelosok,'' katanya di Jakarta, Jumat (23/10).

Menurut Amidhan, ini merupakan sebagian dari tugas dan fungsi Departemen Agama. Demikian juga dengan pendidikan Islam. Ia mengatakan, perbaikan dan peningkatan pendidikan Islam di negeri ini juga merupakan salah satu tantangan bagi menag baru.

Menag baru yang merupakan politikus, jelas Amidhan, diharapkan benar-benar mampu menampung kepentingan dan keinginan umat. Ia menambahkan, baru kali ini jabatan tersebut diisi politikus. ''Justru, sebagai politikus, kami yakin kepentingan umat Islam diakomodasi.''

Amidhan menambahkan, masih banyak undang-undang terkait keagamaan yang belum selesai dan ini tentu menjadi pekerjaan rumah menag yang baru, seperti soal jaminan produk halal dan zakat.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mustofa Zuhad Mughni, berharap, menag bisa lebih menyatukan umat. Jangan sampai, kata dia, terjadi perpecahan di antara umat Islam sendiri. Hal terpenting, harus ada perbaikan pelayanan haji dan pendidikan Islam.

Mustofa mengatakan, perhatian pada peningkatan pendidikan Islam sangat diperlukan. Selain itu, kata dia, perhatian terhadap kesejahteraan para guru pendidikan Islam, seperti madrasah, juga mestinya terus mendapat perhatian.

Selain itu, Mustofa juga berharap, segala kebijakan yang akan dibuat terkait kepentingan umat harus bisa diterima oleh seluruh kalangan ormas Islam atau umat pada umumnya. ''Kami berharap tak ada kebijakan yang menimbulkan kontroversi,'' katanya.

Secara terpisah, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Adian Husaini, mengingatkan menag agar memberikan teladan baik kepada umat untuk tidak cinta dunia. Sebab, kata dia, sumber kejahatan adalah cinta dunia dan jabatan.

Keteladanan, kata Adian, nantinya patut ditiru oleh kalangan Depag sendiri dan terutama oleh umat Islam di Indonesia. Ia juga berharap pendidikan Islam mendapat perhatian. ''Kami berharap, pendidikan Islam diperhatikan sehingga menjadi pendidikan yang unggul di negeri ini.''

Adian pun meminta menag agar mampu membersihkan pemikiran liberal yang dewasa ini banyak mumcul justru dari kalangan perguruan tinggi Islam. Di sisi lain, ia berharap akan lebih banyak dai andal dan mampu berdakwah menjawab tantangan umat.

Dalam acara serah terima jabatan di Depag, Kamis petang, Menag Suryadharma Ali mengatakan, pihaknya akan memperkuat peran dalam kehidupan bangsa. Ia mengatakan, di bawah kepemimpinannya, Depag nantinya tak hanya menjalankan fungsi yang telah berjalan.

Fungsi tersebut adalah penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan, bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama, penguatan kehidupan keluarga, pembinaan dan pelestarian perkawinan, serta pembinaan kerukunan antarumat beragama

Namun, kata Menag, ada masalah-masalah aktual seperti pembangunan akhlak dan moral bangsa, penanganan radikalisme berbasis kelompok agama, dan pemberdayaan ekonomi umat melalui lembaga filantropi yang memerlukan perhatian. "Ini perlu perhatian serius dan profesional.''

Tak hanya itu, Menag juga menegaskan, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia harus mengembangkan visi Islam yang rahmatan lil alamin. Ia mengatakan, visi tersebut sesuai dengan konsep Alquran.

Menag berharap pula dukungan dan kerja sama dari ormas keagamaan dan media dalam menginformasikan kebijakan dan program Depag kepada publik. ''Kami ingin bekerja dengan keikhlasan serta semangat dan orientasi melayani umat dan pembangunan sektor agama,'' katanya. dam/osa


Sumber : http://www.republika.co.id/koran/14/84496/Tingkatkan_Pendidikan_Islam
 

Lanjut membaca “Tingkatkan Pendidikan Islam”  »»

Pengertian dan Tujuan Pendidikan Agama Islam

Oleh Abdul Aziz | 9 Sya'ban 1430

Pendidikan merupakan kata yang sudah sangat umum. Karena itu, boleh dikatakan bahwa setiap orang mengenal istilah pendidikan. Begitu juga Pendidikan Agama Islam ( PAI ). Masyarakat awam mempersepsikan pendidikan itu identik dengan sekolah , pemberian pelajaran, melatih anak dan sebagainya. Sebagian masyarakat lainnya memiliki persepsi bahwa pendidikan itu menyangkut berbagai aspek yang sangat luas,termasuk semua pengalaman yang diperoleh anak dalam pembetukan dan pematangan pribadinya, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri. Sedangkan Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan berisikan ajaran Islam.

Pendidikan sebagai suatu bahasan ilmiah sulit untuk didefinisikan. Bahkan konferensi internasional pertama tentang pendidikan Muslim ( 1977 ) , seperti yang dikemukakan oleh Muhammad al-Naquib al-Attas, ternyata belum berhasil menyusun suatu definisi pendidikan yang dapat disepakati oleh para ahli pendidikan secara bulat .

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa :

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara" .

Sedangkan definisi pendidikan agama Islam disebutkan dalam Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SD dan MI adalah :

"Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman."

Sedangkan menurut Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa agar memahami ajaran Islam ( knowing ), terampil melakukan atau mempraktekkan ajaran Islam ( doing ), dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari ( being ).

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam, keterampilan mempraktekkannya, dan meningkatkan pengamalan ajaran Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa tujuan utama Pendidikan Agama Islam adalah keberagamaan, yaitu menjadi seorang Muslim dengan intensitas keberagamaan yang penuh kesungguhan dan didasari oleh keimanan yang kuat.

Upaya untuk mewujudkan sosok manusia seperti yang tertuang dalam definisi pendidikan di atas tidaklah terwujud secara tiba-tiba. Upaya itu harus melalui proses pendidikan dan kehidupan, khususnya pendidikan agama dan kehidupan beragama. Proses itu berlangsung seumur hidup, di lingkungan keluarga , sekolah dan lingkungan masyarakat.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan agama Islam saat ini, adalah bagaimana cara penyampaian materi pelajaran agama tersebut kepada peserta didik sehingga memperoleh hasil semaksimal mungkin.

Apabila kita perhatikan dalam proses perkembangan Pendidikan Agama Islam, salah satu kendala yang paling menonjol dalam pelaksanaan pendidikan agama ialah masalah metodologi. Metode merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari semua komponen pendidikan lainnya, seperti tujuan, materi, evaluasi, situasi dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Pendidikan Agama diperlukan suatu pengetahuan tentang metodologi Pendidikan Agama, dengan tujuan agar setiap pendidik agama dapat memperoleh pengertian dan kemampuan sebagai pendidik yang profesional

Guru-guru Pendidikan Agama Islam masih kurang mempergunakan beberapa metode secara terpadu. Kebanyakan guru lebih senang dan terbiasa menerapkan metode ceramah saja yang dalam penyampaiannya sering menjemukan peserta didik. Hal ini disebabkan guru-guru tersebut tidak menguasai atau enggan menggunakan metode yang tepat, sehingga pembelajaran agama tidak menyentuh aspek-aspek paedagogis dan psikologis.

Setiap guru Pendidikan Agama Islam harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai berbagai metode yang dapat digunakan dalam situasi tertentu secara tepat. Guru harus mampu menciptakan suatu situasi yang dapat memudahkan tercapainya tujuan pendidikan. Menciptakan situasi berarti memberikan motivasi agar dapat menarik minat siswa terhadap pendidikan agama yang disampaikan oleh guru. Karena yang harus mencapai tujuan itu siswa, maka ia harus berminat untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk menarik minat itulah seorang guru harus menguasai dan menerapkan metodologi pembelajaran yang sesuai.

Metodologi merupakan upaya sistematis untuk mencapai tujuan, oleh karena itu diperlukan pengetahuan tentang tujuan itu sendiri. Tujuan harus dirumuskan dengan sejelas-jelasnya sebelum seseorang menentukan dan memilih metode pembelajaran yang akan dipergunakan. Karena kekaburan dalam tujuan yang akan dicapai, menyebabkan kesulitan dalam memilih dan menentukan metode yang tepat.

Setiap mata pelajaran memiliki kekhususan-kekhususan tersendiri dalam bahan atau materi pelajaran, baik sifat maupun tujuan, sehingga metode yang digunakan pun berlainan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya.

Misalnya dari segi tujuan dan sifat pelajaran tawhid yang membicarakan tentang masalah keimaman, tentu lebih bersifat filosofis, dari pada pelajaran fiqih, seperti tentang shalat umpamanya yang bersifat praktis dan menekankan pada aspek keterampilan. Oleh karena itu, cara penyajiannya atau metode yang dipakai harus berbeda.

Selain dari kekhususan sifat dan tujuan materi pelajaran yang dapat membedakan dalam penggunaan metode, juga faktor tingkat usia, tingkat kemampuan berpikir, jenis lembaga pendidikan, perbedaan pribadi serta kemampuan guru , dan sarana atau fasilitas yang berbeda baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini semua sangat mempengaruhi guru dalam memilih metode yang tepat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Uraian singkat ini tentu tidak akan memuaskan Anda, untuk itu komentar dan opininya sangat saya harapkan.

Lanjut membaca “Pengertian dan Tujuan Pendidikan Agama Islam”  »»