Kemdiknas Tata Ulang Sistem Perbukuan Nasional

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Pendidikan Nasional akan melaksanakan ‎reformasi sistem perbukuan nasional melalui penataan sistem bahan baku, sumber daya ‎intelektual, teknologi, dan distribusi. Untuk itu, Mendiknas Mohammad Nuh meminta Ikatan ‎Penerbit Indonesia sebagai mitra Kementerian Pendidikan Nasional agar memetakan dengan ‎baik tentang sistem perbukuan itu. "Reformasi dilakukan mulai dari sistem bahan baku, sumber ‎daya intelektual, teknologi hingga distribusinya harus ditata ulang," kata Mendiknas saat ‎membuka Kongres Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) ke-17 di Jakarta, Rabu.‎

Kongres yang berlangsung mulai 24-26 November 2010 ini mengambil tema Buku ‎Mempercepat Kemandirian Bangsa. Mendiknas menyampaikan selain pentingnya ketersediaan ‎dan kualitas bahan baku, yang harus ditumbuhkan adalah sumber daya intelektual‎

Kekayaan buku, kata Mendiknas, terletak pada sumber daya intelektualnya. "Oleh karena itu, ‎harus ditradisikan agar pikiran yang ada di dalam benak sang intelektual bisa dituangkan ‎dalam bentuk tulisan-tulisan," katanya. Mendiknas mengharapkan kongres dapat menghasilkan ‎rumusan yang baik dan jelas sehingga bisa membantu pemerintah yang sedang melakukan ‎reformasi dalam sistem perbukuan di Indonesia.‎

Ia menekankan bahwa perbukuan bukan menjadi bagian dari kegiatan bisnis kelompok ‎tertentu, tetapi semua orang dapat ambil bagian dari usaha bisnis maupun usaha mencerdaskan ‎anak bangsa. Menurut Mendiknas, meskipun bahan bakunya bagus, kandungan intelektualnya ‎menggunakan teknologi khusus, sehingga bukunya bagus dari perspektif akademik, tetapi ‎kalau sistem bisnis yang berlaku ada faktor ketidakadilan maka buku yang bagus tadi tidak ‎akan menjadi oksigen dalam volume yang besar. "Oleh karena itu, ranah bisnis juga harus ‎ditata. Kita tidak ingin urusan oksigen itu dimonopoli oleh perusahaan X, Y, atau Z," ujarnya.‎

Menurut dia, sumbatan ada di mana-mana dan salah satu keruwetan yang dihadapi dalam ‎dunia perbukuan adalah menyangkut kebijakan yang tidak ada hubungannya langsung dengan ‎dunia buku. Namun kebijakan ini jelas sangat berpengaruh dalam pengadaan buku, seperti ‎kebijakan dalam pengadaan bahan baku kertas.‎

Untuk hal ini, menurut Menteri, sebagai pengguna bahan baku yang mutlak dalam hal ini ‎kertas, salah satu pilihan adalah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan atau ‎affirmative dengan pihak terkait lainnya.

‎"Jadi, jelas bahwa buku adalah domain publik sehingga siapa saja bisa memproduksinya. ‎Apalagi buku tidak lagi sebagai suplemen tetapi sudah merupakan kebutuhan untuk hidup ‎dalam masyarakat sehingga harus diberikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkannya," ‎ujarnya.‎

Sementara itu, Ketua Umum IKAPI Setia Dharma Madjid menyarankan agar buku diberikan ‎gratis ke siswa. Pemerintah, kata dia, membeli buku lalu dibagikan ke seluruh Indonesia. Dia menjelaskan, ‎kebijakan buku pelajaran dapat dihitung antara APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. ‎‎"Satu anak satu buku," katanya.

Ia menyebutkan, saat ini terdapat 50 juta siswa, jika dalam satu tahun kebutuhan belanja buku ‎per siswa Rp300 ribu maka dibutuhkan dana Rp15 triliun.‎

‎"Buku pelajaran tersebut berlaku selama lima tahun. Dana buku untuk mencerdaskan anak ‎bangsa itu tidak besar sehingga guru-guru tidak usah menagih ke orang tua untuk membeli ‎buku. Kalau buku masih diperdagangkan di sekolah akan timbul hal-hal negatif," katanya.‎

Red: Krisman Purwoko
Sumber: ant

Sumber : Republika OnLine, Rabu, 24 November 2010

Source URL : http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/11/24/148759-kemdiknas-tata-ulang-‎sistem-perbukuan-nasional